Pemkot Bekasi Pusing, Mau Tekan Polusi Udara atau Potensi Pajak Kendaraan Bermotor?

GridOto.com - Air Visual Index yang tiap hari mendata kualitas udara di kota-kota dunia mencatat, jika polusi udara di Bekasi tak kalah buruk dengan Jakarta.

Bekasi merupakan salah satu kota dengan jumlah pemilik kendaraan pribadi terbanyak di Jawa Barat.

Setidaknya dalam setahun, ada sekitar Rp 1,5-2 triliun potensi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor (PKB-BBNKB).

Dari data yang dicatatkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, di Bekasi ada kendaraan bermotor mencapai 1,6 juta unit.

Di mana 1,25 juta diantaranya merupakan roda dua.

(Baca Juga: Perluasan Sistem Ganjil-Genap Sudah Tilang Ribuan Mobil, Jakarta Utara Terbanyak)

hal ini pun lantas membuat pusing Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, yang secara terang-terangan mengaku kesulitan menekan polusi udara di kotanya.

Sementara itu Komisi Penghapusan Besin Bertimbal (KPBB) mencatat jika polusi udara Jakarta dan sekitarnya paling banyak disumbang dari emisi kendaraan bermotor.

Ada dua puluh juta kendaraan bermotor di Jakarta yang beroperasi setiap hari, sebagian diantaranya berasal dari kota satelit seperti Bekasi, lima juta di antaranya adalah sepeda motor.

Jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya keinginan untuk menekan kendaraan pribadi, maka Pepen punya pendapat yang berbeda.

(Baca Juga: Waspada! Ini Bagian di Mesin Motor yang Sering Rembes Oli Mesin)

Menurut Pepen, jika ada pengurangan kendaraan bermotor maka hal itu menunjukan melorotnya laju ekonomi di Kota Bekasi.

"Tidak bisa (menekan jumlah kendaraan bermotor). Karena, saat kita tekan kendaraan bermotor, ada produksi nasional yang mengimbangi tenaga kerja yang ada," jelas Pepen pada Jumat (13/9/2019) lalu, dikutip dari Kompas.com.

"(Kalau) pabrik motor dan mobil kita tekan, kita kan bagian integral (dengan kepentingan provinsi dan nasional), tidak bisa. Apalagi produksi itu menyangkut tenaga kerja," tambahnya.

Pepen menambahi, jika masalah ketenagakerjaan memang diidap hampir semua kota metropolitan.

(Baca Juga: Ada Makanan Khas Italia di Helm Khusus Valentino Rossi Untuk MotoGP San Marino)

Tak terkecuali untuk Bekasi, yang sebagian warganya mencari nafkah di Jakarta menggunakan motor, ikut menyumbang emisi serta kemacetan di Ibu Kota.

Menurut dia, fenomena ini tidak terelakkan karena pemerintah membuka keran investasi demi meraup tenaga kerja.

"Problemnya apa? Macet, karena ekonominya tumbuh. Kalau ditekan, tidak ada aktivitas. Dampak ekonominya, nanti daya beli masyarakat turun, terus inflasi jadi tinggi di sini, laju ekonominya rendah," kata Pepen.

(Baca Juga: Honda Memanas, Marc Marquez: Saya Tak Berpikir Lorenzo Bakal Enyah Tahun Depan)

Jawa Barat harus bantu atasi

Kalau ditelusuri, sebetulnya pajak kendaraan selama ini dikelola oleh pemerintah provinsi, maka dari itu polusi udara di Bekasi juga seharusnya ikut diurus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pepen berharap agar persoalan polusi udara di Bekasi tak dihadapi oleh jajarannya sendiri.

Karena potensi pajak dari kendaraan bermotor di Bekasi yang besar juga nyatanya "dinikmati" juga oleh Pemprov Jabar.

"Polusi udara sumbernya apa? Sampah dibakar atau emisi kendaraan? Nah, kalau dari emisi, saya tanya sekarang, berapa jumlah kendaraan di Kota Bekasi? Mobilnya banyak, kalau mobil bayar pajak enggak? Pajaknya masuk ke mana? (Pemerintah Provinsi) Jawa Barat, motor juga," ungkap politikus Golkar itu.

(Baca Juga: Nyaris Tabrakan di Kualifikasi MotoGP San Marino, Marc Marquez dan Valentino Rossi Dipanggil Race Director)

Pepen membeberkan, ada sekitar 70 persen, dari total hampir Rp 2 triliun pendapatan PKB-BBNKB per tahun Kota Bekasi masuk ke kas provinsi.

Sedangkan Pemerintah Kota Bekasi hanya mendapat 30 persen sisanya saja.

Pepen menganggap wajar jika Ridwan Kamil, selaku Gubernur Jawa Barat seharusnya khawatir dengan polusi udara di Bekasi akibat emisi kendaraan bermotor.

"Nah, dari situ saya sampaikan ke Pak Gubernur bahwa Bekasi harus ada perhatian lebih, dalam penanganan hal seperti itu (polusi udara). Dalam bentuk umpamanya penghijauan," ujar Pepen.

(Baca Juga: Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino: Maverick Vinales Pole Position, Marc Marquez dan Valentino Rossi Nyaris Tabrakan)

Walikota Pemkot dua kali ini menganggap jika Pemprov Jabar belum memberikan timbal balik yang setimpal, atas pemasukan pajak kendaraan bermotor dari Bekasi.

Sebagai perbandingan, Pepen menyodorkan rekapitulasi total dana bantuan yang diterima Kota Bekasi dari Pemprov Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

Dalam laporan rekapitulasi bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dalam kurun 2016-2019, total bantuan dari Jawa Barat sebesar Rp 66,56 miliar.

Sedangkan DKI Jakarta memberikan hingga Rp 973,87 miliar.

"Banyak cara memberikan perhatian kepada daerah penghasil ya. Saya tadi baca laporan dari Kepala Dinas PU (Bina Marga dan Sumber Daya Air), dari 2016-2019, kita dapat bantuan itu dari DKI hampir Rp 1 triliun. Dari Jawa Barat cuma 66 miliar, banyakan mana?” ujar dia.

Berita ini pertama tayang di Kompas.com dengan judul "Dilema Bekasi, Tekan Polusi Udara atau Potensi Pajak Kendaraan Bermotor".