Jawa Barat harus bantu atasi
Kalau ditelusuri, sebetulnya pajak kendaraan selama ini dikelola oleh pemerintah provinsi, maka dari itu polusi udara di Bekasi juga seharusnya ikut diurus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pepen berharap agar persoalan polusi udara di Bekasi tak dihadapi oleh jajarannya sendiri.
Karena potensi pajak dari kendaraan bermotor di Bekasi yang besar juga nyatanya "dinikmati" juga oleh Pemprov Jabar.
"Polusi udara sumbernya apa? Sampah dibakar atau emisi kendaraan? Nah, kalau dari emisi, saya tanya sekarang, berapa jumlah kendaraan di Kota Bekasi? Mobilnya banyak, kalau mobil bayar pajak enggak? Pajaknya masuk ke mana? (Pemerintah Provinsi) Jawa Barat, motor juga," ungkap politikus Golkar itu.
(Baca Juga: Nyaris Tabrakan di Kualifikasi MotoGP San Marino, Marc Marquez dan Valentino Rossi Dipanggil Race Director)
Pepen membeberkan, ada sekitar 70 persen, dari total hampir Rp 2 triliun pendapatan PKB-BBNKB per tahun Kota Bekasi masuk ke kas provinsi.
Sedangkan Pemerintah Kota Bekasi hanya mendapat 30 persen sisanya saja.
Pepen menganggap wajar jika Ridwan Kamil, selaku Gubernur Jawa Barat seharusnya khawatir dengan polusi udara di Bekasi akibat emisi kendaraan bermotor.
"Nah, dari situ saya sampaikan ke Pak Gubernur bahwa Bekasi harus ada perhatian lebih, dalam penanganan hal seperti itu (polusi udara). Dalam bentuk umpamanya penghijauan," ujar Pepen.
(Baca Juga: Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino: Maverick Vinales Pole Position, Marc Marquez dan Valentino Rossi Nyaris Tabrakan)
Walikota Pemkot dua kali ini menganggap jika Pemprov Jabar belum memberikan timbal balik yang setimpal, atas pemasukan pajak kendaraan bermotor dari Bekasi.
Sebagai perbandingan, Pepen menyodorkan rekapitulasi total dana bantuan yang diterima Kota Bekasi dari Pemprov Jawa Barat dengan DKI Jakarta.
Dalam laporan rekapitulasi bantuan keuangan pembangunan infrastruktur dalam kurun 2016-2019, total bantuan dari Jawa Barat sebesar Rp 66,56 miliar.
Sedangkan DKI Jakarta memberikan hingga Rp 973,87 miliar.
"Banyak cara memberikan perhatian kepada daerah penghasil ya. Saya tadi baca laporan dari Kepala Dinas PU (Bina Marga dan Sumber Daya Air), dari 2016-2019, kita dapat bantuan itu dari DKI hampir Rp 1 triliun. Dari Jawa Barat cuma 66 miliar, banyakan mana?” ujar dia.
Berita ini pertama tayang di Kompas.com dengan judul "Dilema Bekasi, Tekan Polusi Udara atau Potensi Pajak Kendaraan Bermotor".
| Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
| Sumber | : | Kompas.com |
KOMENTAR