Berikut program pembebasan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur:
- Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
- Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
- Bebas PKB progresif
- Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).
Baca Juga: Serbu, Ampunan Denda Telat Pajak Kendaraan di Ujung Timur Jawa Digelar Sampai Tanggal Segini
9. Sumatera Barat
Pemprov Sumatera Barat ikut menggelar program pemutihan pajak kendaraan selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.
Dikutip dari akun Instagram resmi @bapenda.sumbar, (30/9/24), berikut keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak:
1. Diskon pokok PKB
- 20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
- 20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.
2. Pembebasan BBNKB II
- Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.
3. Pembebasan denda PKB
- Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Pembebasan denda BBNKB II
- Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.
5. Pembebasan pajak progresif
- Pembebasan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya.
6. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja
- Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.
Baca Juga: Warga Jawa Barat Bisa Senyum, Bulan Ini Pemutihan Pajak Ada Lagi
10. Jakarta
Pemprov Jakata mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya mulai 18 Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025.
BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kendaraan tersebut juga telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Dikutip dari keterangan Bapenda Jakarta, Pemprov Jakarta juga menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan denda dilakukan terhadap objek BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen.
Pemberian insentif ini diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor.