Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga belum merinci berapa jumlah unit, jenis mobil, dan anggaran yang disediakan untuk pengadaan mobil tersebut.
Ia juga mengaku belum tahu persis mengenai detail perencanaan termasuk total unit.
Pengurusan tersebut diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yang jelas, seluruh menteri hingga pejabat eselon I diperintahkan memakai mobil tersebut.
"Kalau totalnya saya belum tahu persisinya. Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, enggak begitu. Jadi perlu direncakan dulu pasti," kata Hasan.
Baca Juga: Istana Ogah Sewa, Tapi Menteri Sampai Pejabat Eselon I Resmi Dapat Mobil Dinas Maung Pindad
Sementara Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum merelisasikan wacana Maung sebagai mobil dinas para menteri.
Pertama, Agus mengingatkan pemerintah tidak bisa begitu saja mengeklaim Maung buatan Pindad yang diwacanakan untuk mobil operasional menteri itu murni buatan Indonesia tanpa ada bukti sertifikat.
Selain sertifikat, perlu pula uji keamanan mengingat mobil akan digunakan untuk RI-1 dan jajarannya.
Bukan hanya antipeluru, mobil dinas ini pun harus kuat dan tahan banting dalam berbagai keadaan.
Ia tidak ingin mobil mudah terguling saat harus berhadapan dengan medan berat atau dihantam mobil lain.
"Kan tidak bisa ujug-ujug ada mobil buatan Pindad, itu dari mana mesinnya? siapa yang bikin gear box-nya? itu kan perlu kita tahu dulu,” kata Agus dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, (30/10/24).
Agus menyampaikan, mobil produksi Pindad awal-awal yang digunakan oleh TNI menggunakan mesin dan sasis Toyota Hilux 2GD FPV.
Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Menteri Pakai Pindad Maung, Intip Speknya
Menurut dia, jika Maung Pindad yang diproduksi untuk mobil pejabat adalah produk baru, maka harus memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
Tak cuma itu, Agus meminta pemerintah mengungkap sertifikasi Maung yang direncanakan untuk mobil dinas para pejabat.
Terlebih, komponen mobil untuk operasional para menteri dan pejabat eselon I itu disebut-sebut hasil produksi SsangYong, dari Korea Selatan.
“Ini masih pakai yang Toyota atau tidak? Kalau tidak kan enggak bisa karena kan SRUT-nya kan enggak keluar, ya kan,” kata Agus.
Agus pun mengaku khawatir jika Maung Pindad yang digunakan untuk para menteri ternyata tidak murni produksi dalam negeri.
Ia lantas menyinggung mobil Timor yang digembar-gemborkan pada era Presiden Soeharto gagal menjadi kendaraan nasional.
"Jadi sebelum itu ditetapkan menjadi mobil pejabat VVIP Indonesia, mohon itu dipenuhi dulu semuanya, jangan kasus Timor berulang, Timor kan cuma mengubah emblemnya saja," kata Agus.