Guna mempopulerkan kembali bajaj, pemerintah bisa menghilangkan pembatasan willayah operasi.
Dengan demikian, bajaj dapat bergerak lebih leluasa seperti sepeda motor.
Kemudian, pada setiap kendaraan bisa dipasang meteran penghitung ongkos atau argometer.
Bahkan bukan tidak mungkin masyarakat bisa menggunakan metode pembayaran non-tunai atau memesannya secara daring.
Akademisi dari Unika Soegijapranata tersebut mengatakan, cara ini telah diterapkan di Colombo, Ibukota Srilanka.
Menurut Djoko dan Felix, pemerintah bisa menggandeng perusahaan penyedia atau produsen kendaraaan, organisasi angkutan darat atau Organda, perbankan, sekaligus perusahaan penyedia aplikasi pemesanan daring.
Penerapan kebijakan ini kemungkinan memunculkan tantangan dari pihak penyelenggaran ojek.
Tetapi, hal tersebut bisa diatasi dengan memberi kesempatan bagi para pengendara untuk melakukan konversi dari sepeda motor ke bajaj.
Pemerintah juga disarankan membentuk tim khusus dari berbagai lembaga maupun kementerian agar tidak mengambil keuntungan sektoral.
"Sehingga dengan niat baik dalam rangka menerapkan angkutan yang sehat dan manusiawi serta modern dapat terwujud," ucap Felix dan Djoko.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bajaj, Angkutan Alternatif Pengganti Ojek Daring"