GridOto.com - Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali warga Vietnam yang mendadak nongkrong di pinggir jalan dan merekam aktivitas lalu lintas.
Ternyata mereka sengaja merekam aksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan warga lainnya demi imbalan yang diberikan pemerintah Vietnam.
Jadi melansir Soha.vn, pemerintah Vietnam menetapkan kebijakan baru soal pelanggaran lalu lintas mulai 1 Januari 2025 lalu.
Warga diminta untuk merekam segala jenis pelanggaran lalu lintas baik yang dilakukan motor ataupun mobil, di berbagai sudut jalan.
Video tersebut kemudian diserahkan kepada polisi, untuk dijadikan bukti pelanggaaran lalu lintas untuk menggelar sidang dan memberikan denda kepada pelanggar lalu lintas.
Tidak kaget jika masyarakat menyambut gembira, karena polisi Vietnam akan memberikan hadiah lumayan.
Nilainya sekitar 10 persen hingga maksimal Rp 3,2 juta, dari denda setiap pelanggaran yang dibayarkan oleh pelanggar ke pemerintah.
Kebijakan ini dibuat semata-mata agar masyarakat lebih taat dengan lalu lintas, dengan menangkap lebih banyak kasus pelanggaran lalu lintas.
Keterbatasan jumlah polisi yang tidak bisa meng-cover setiap sudut wilayah, akan terbantu dengan peran masyarakat ini.
Baca Juga: Sekeluarga Syok Selepas Malam, Rumah Disatroni Pikap yang Datang Dadakan
Selain merekam pelanggaran lalu lintas, pemerintah Vietnam juga berharap membuat jalan raya lebih aman dan nyaman.
Juga lebih tertata dan tertib, karena sejak sedekade terakhir lalu lintas di Negeri Naga Biru itu terkenal cukup semrawut.
Namun demikian bukan berarti warga bisa melakukan tindakan seenaknya untuk bisa merekam kasus pelanggaran lalu lintas.
Jika perekaman dilakukan dengan tanpa tanggung jawab, maka 'pemburu hadiah' bisa saja yang malah menjadi pelanggar lalu lintas.
Jadi sistem ini berlaku ke semua arah, di mana perekam juga bisa saja menjadi pelanggar jika memang melakukan perekaman dengan melanggar lalu lintas.
Diep Nang Binh, pengacara terkenal yang juga Kepala Kantor Hukum Tinh Thong Luat Vietnam, juga menegaskan bahwa aturan ini harus dijalankan dengan hati-hati, karena perekam bisa saja menimbulkan konflik di masyarakat.
"Mungkin memiliki informasi terkait privasi pribadi. Oleh karena itu, mengumpulkan informasi pribadi secara sewenang-wenang akan mempengaruhi kehormatan, martabat, dan reputasi masyarakat, ini merupakan pelanggaran hukum," kata Pengacara Diep Nang Binh.
"Undang-undang melarang perekaman peserta lalu lintas secara sewenang-wenang dan menyimpan informasi gambar tersebut untuk digunakan untuk tujuan ilegal," tegas pengacara Diep Nang Binh.
Editor | : | Dida Argadea |
Sumber | : | Tribunnews.com,Soha.vn |
KOMENTAR