“Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pajak ranmor adalah kewenangan dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), sehingga apabila pemilik ranmor tidak membayar pajak adalah kewenangan Dispenda,” ujar Budiyanto
“Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan pajak mati, alasannya bukan masalah pajak mati tapi berkaitan dengan keabsahan dari STNK,” sambungnya.
Baca Juga: PPN 12 Persen Belum Seberapa, Pajak Opsen Bikin Pabrikan Kendaraan Terpuruk
Menurut Budiyanto, untuk melihat STNK kendaraan tersebut sah atau tidak, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009, dan Perkap Kapolri No 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan identifikasi dan aturan teknis lainnya.
Dalam Pasal 70 ayat (2) UULLAJ disebutkan bahwa STNK dan TNKB atau pelat nomor berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
Kemudian, pada Pasal 74 ayat (3) Perpol No 7 th 2021 tentang Regident, menyatakan bahwa registrasi perpajakan berfungsi untuk pengawasan terhadap legitimasi pengoperasian ranmor.
“SOP atau mekanisme pengesahan STNK bahwa STNK akan disahkan oleh petugas Kepolisian setelah membayar pajak dan SWDKLLA. Tidak mungkin STNK akan disahkan sebelum membayar kewajiban tersebut (pajak dan SWDKLLAJ),” ucap Budiyanto.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR