Diselimuti Perselisihan, Ini Penyebab Bayar Tol Tanpa Berhenti Belum Juga Berlaku

GridOto.com - Uang pajak warga negara Hongaria mengalir untuk kepentingan di Indonesia.

Yaitu untuk penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh dan henti alias Multi Lane Free Flow (MLFF).

Yup, MLFF di Nusantara ternyata 100 persen didanai dari uang pajak warga negara Hongaria.

Hal ini disampaikan Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay saat konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, (6/11/24) dikutip dari Kompas.com.

Lilla mengatakan, pemerintah negaranya sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun untuk membiayai proyek tersebut pada 2021.

Dana sebesar itu disalurkan dalam bentuk foreign direct investment (FDI) sehingga sistem MLFF di Indonesia sama sekali tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski didanai oleh negara lain, jadwal penerapan sistem MLFF terus mundur dari yang semula Juni 2023 lalu ditargetkan dapat diuji coba mulai Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

Baca Juga: Tak Disangka, Sistem MLFF Tol Indonesia Didanai Pajak Warga Hongaria

Tribun-Bali.com

Ilustrasi.Ilustrasi : Hutama karya akan uji coba MLFF pada jalur JORR Seksi S dan Akses Tanjung Priok

"Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dollar AS yang berasal dari pajak masyarakat," terang Lilla.

Namun sampai saat ini, sistem bayar tol nirsentuh ini berlum berlaku di Indonesia.

Mengenai itu, Lilla terang-terangan menyatakan, belum dilaksanakannya sistem MLFF berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Hongaria.

"Hal ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah pergi tanpa mengimplementasikan proyek," kata Lilla.

Dalam konferensi pers yang sama, Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Reinaldi Hutomo mengatakan, pengembangan sistem MLFF yang didanai Hongaria sudah menelan separuh lebih dari nilai investasi atau sekitar Rp 2 triliun.

RITS adalah badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF yang memenangkan tender sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 pada 27 Januari 2021.

Reinaldi mengatakan, meski belum dilaksanakan, sistem MLFF sebenarnya sudah siap jika ingin diterapkan saat ini.

Baca Juga: Dicap Rugi Rp 4,4 Triliun Per Tahun, Sistem Pembayaran Tol Bakal Berubah Lagi Begini

Tapi, RITS mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai penerapan sistem tersebut.

"Dari sistem teknologi enggak ada masalah.Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami mendapatkan arahan dari pemerintah," ujar Reinaldi.

Senada dengan Reinaldi, Direktur Utama RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya siap mengimplementasikan MLFF saat ini juga.

Ia berharap, proyek yang menelan anggaran triliunan Rupiah tersebut dapat dioperasikan mulai kuartal I 2025.

Selain itu, Attila juga menuturkan, RITS sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek MLFF berdasarkan kontrak yang sudah disepakati dan ditandatangani dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR pada 2021.

Sementara Basuki Hadimuljono saat menjabat sebagai Menteri PUPR pada Oktober 2019-Oktober 2024 sempat buka-bukaan soal kabar penerapan MLFF di Indonesia.

Ia mengatakan, MLFF akan terus dilanjutkan, namun pemerintah masih melakukan negosiasi terkait manajemen oprasional sistem ini.

Baca Juga: Transaksi Tol Nirsentuh Sementara Masih Pakai Palang, Ini Alasannya

"Sampai hari ini masih dinegosiasi, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember (2024), tetap kita akan operasikan," ujar Basuki, (4/10/24) melansir Kompas.com.

Sebelumnya, Indonesia dan Hongaria sempat berselisih paham terkait penerapan MLFF setelah sistem ini batal diujicoabakan di Bali pada 1 Juli 2023.

Pokok permasalahannya adalah Hongaria bersikukuh agar sistem dan teknologi MLFF yang akan diadopsi di Indonesia haruslah sama persis dengan yang sudah diterapkan di negaranya sejak 2013.

Padahal kedua negara sudah membuat kesepakatan bahwa MLFF di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Kesepakatan lainnya adalah sistem MLFF tidak menyebabkan badan usaha jalan tol (BUJT) kehilangan pendapatannya sepersen pun.

"Jadi ini ada perbedaan visi ini yang sejak Agustus lalu kami sudah mencoba mencari solusi ternyata sampai detik ini tidak bisa (mencapai kata sepakat)," kata Direktur RITS Musfihin Dahlan, (30/5/23) dilansir dari Kompas.com.