"Kalau mobil baru itu kan aturannya harus ada sertifikat registrasi uji tipe, nah waktu itu enggak masalah untuk TNI, tetapi ketika mau dibuat untuk sipil itu pemegang merek itu Toyota berkeberatan," kata Agus.
"Tentu kita harus lihat bagaimana perjanjiannya untuk membuat versi Maung militer ya kan, nah tiba-tiba muncul Maung Garuda yang terbaru," ucapnya.
Agus pun meminta pemerintah untuk mengungkap sertifikasi Maung yang direncakanan untuk mobil dinas para pejabat.
Terlebih, komponen mobil untuk operasional para menteri dan pejabat eselon I itu disebut-sebut hasil produksi SsangYong, dari Korea Selatan.
"Ini masih pakai yang Toyota atau tidak? Kalau tidak kan enggak bisa karena kan SRUT-nya kan enggak keluar, ya kan," sebut Agus.
"Kemudian juga apakah sudah ada izin dari Toyota? Ternyata saya dapat info itu beda lagi, mesinnya, katanya SsangYong, itu dari Korea," ucapnya melanjutkan.
Baca Juga: Asal-Usul Maung Pindad, KSP Sebut 30 Persen Komponen Dari Merek Korea Selatan Ini
Agus pun mengaku khawatir jika Maung Pindad yang digunakan untuk para menteri ternyata tidak murni produksi dalam negeri.
Ia lantas menyinggung mobil Timor yang digembar-gemborkan pada era Presiden Soeharto gagal menjadi kendaraan nasional.
"Jadi sebelum itu ditetapkan menjadi mobil pejabat VVIP Indonesia, mohon itu dipenuhi dulu semuanya, jangan kasus Timor berulang, Timor kan cuma mengubah emblemnya saja," ucap Agus.
"Ini saya khawatir kalau ini jadi persoalan kan malu masa VVIP pakai mobil bajakan misalnya, kita belum tahu nih statusnya si Maung Garuda ini dengan mesin apa?" imbuhnya.
| Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR