Lembaga Survei Bilang Pembatasan Subsidi Pertalite Tuai Keberatan Masyarakat

Ibnu mengatakan, survei juga menemukan bahwa sebagian besar responden (83,2%) menolak wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%.

Ia menyebut mayoritas responden (83,2%) merasa kenaikan PPN akan semakin menambah tekanan ekonomi masyarakat di Jabodetabek yang sudah menghadapi beban biaya transportasi dan BBM yang berpotensi naik.

"Isu kenaikan PPN menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, terutama karena dampaknya tidak hanya pada satu sektor tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan," ujar Ibnu.

Menyikapi hasil survei ini, Ibnu menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif.

“Penting untuk mendengarkan aspirasi publik agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi yang besar. Masyarakat berharap adanya kebijakan subsidi yang lebih transparan dan aksesibel bagi yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

Ibnu menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dari kenaikan pajak di tengah kenaikan harga BBM dan tarif transportasi.

“Kebijakan ekonomi yang menyentuh kebutuhan pokok seperti BBM dan transportasi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang paling terdampak,” tutup Ibnu Dwi Cahyo.