/photo/2020/04/29/3167398423.jpeg)
Ini juga bisa jadi gambaran tingkat ekonomi masyarakat yang masih sulit.
"Ini mestinya ditata lebih dulu sebelum mewajibkan asuransi bagi kendaraan yang justru akan menambah pengeluaran masyarakat," imbuh dia.
Agus menerangkan, dalam pengejawantahan aturan tersebut perlu prinsip kehati-hatian dengan membuat kajian kebermanfaatan kebijakan serta sosial ekonomi masyarakat.
"Akan lebih fair kalau asuransi menjadi sebuah pilihan atau opsi, bukan menjadi kewajiban yang membebani masyarakat," ujar dia.
Saat ini, Indonesia telah memiliki asuransi penumpang atau pengendara untuk risiko kecelakaan melalui Jasa Raharja.
Untuk itu, Agus berpandangan, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan Jasa Raharja daripada membuat skema baru dan membenuk lembaga baru untuk asuransi kendaraan.
"Jangan sampai ada pungutan ganda untuk asuransi di sektor transportasi," tandas dia.
Baca Juga: Asuransi Wajib Mobil dan Motor Ditolak, Sosok Ini Anggap Pemerintah Asbun
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR