Polisi Bakal Berlakukan Tilang Dengan Sistem Poin, Kapan Berlaku?

GridOto.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan sistem pemberian poin kepada pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pada jumlah poin tertentu, Polisi bisa mencabut SIM pengendara tersebut.

Landasan dari aturan tilang poin ini sudah terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Aturan ini juga pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sistem ini akan memberikan poin bagi pelanggar lalu lintas, di mana poin tersebut akan menentukan tingkat pelanggaran dan cara penindakannya. 

Lantas kapan tilang dengan sistem poin ini berlaku?

Menanggapi hal itu, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen R Slamet Santoso pun berikan penjelasan.

"Untuk saat ini penindakan dengan poin belum (berlaku) saat ini masih kami sosialisasi terus dan trial and error alias uji coba," kata Brigjen Selamet kepada GridOto.com di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Menurut Selamet, dengan sistem ini pihaknya ingin mendorong pengendara untuk lebih bertanggung jawab dalam berkendara.

Baca Juga: Nyetir di Negara ASEAN, SIM Indonesia Resmi Berlaku Pada 2025

Ia menambahkan untuk skemanya sendiri, besaran poin tilang ini dibedakan berdasarkan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Pada Pasal 35 Perpol No 5 Tahun 2021, besaran poin untuk pelanggaran lalu lintas meliputi 5 poin, 3 poin, dan 1 poin.

"Poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi: a. 12 poin; b. 10 poin atau c. 5 poin," demikian bunyi Perpol tersebut.

Nantinya, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara akan diakumulasikan dengan kategori paling sedikit 12 poin dengan sanksi penalti 1 dan paling sedikit 18 poin dengan penalti 2.

Pihaknya pun mengaku sudah melakukan soft launching traffic attitude record.

"Di situ akan ada poin penindakan pelanggaran yang ringan, sedang, dan berat yang akan mendapatkan nilai poin terhadap pengemudi itu sendiri," ucap Slamet.

"Sehingga nanti akan ada rekomendasi kepada mereka terkait dengan perilaku mereka berkemudi. Itu bisa kita potong nilainya dan atau bisa juga sampai ke untuk pemberlakuan SIM bisa kita cabut," pungkasnya.