Biskita Trans Pakuan Dapat Respons Positif Selama Tiga Minggu Beroperasi, Tapi Kemacetan Bikin Operasional Tak Maksimal

Baca Juga: Miris! Halte Trans Pakuan Jalan Pajajaran Kota Bogor Tak Terurus, Begini Kondisinya

Salah satu caranya, pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang bersifat 'push strategy' sehingga dapat mendorong minat masyarakat dalam penggunaan transportasi massal.

"Pemerintah Pusat sudah memberikan dukungan penyelenggaraan layanan Biskita Trans Pakuan dalam bentuk subsidi Buy The Service (BTS), tinggal bagaimana Pemerintah Kota Bogor dapat melengkapi dengan push strategy agar semaksimal mungkin masyarakat Kota Bogor mau memanfaatkan layanan ini," kata Polana.

Menurut Polana kebijakan tersebut dapat berupa kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bogor untuk menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan, atau kebijakan lainnya yang bersifat pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di wilayah koridor-koridor layanan Biskita Trans Pakuan.

Istimewa

Polana B. Pramesti, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Mengingat tingginya jumlah penggunaan kendaraan pribadi pada koridor-koridor yang dilalui Biskita Trans Pakuan juga menimbulkan kemacetan, dan jarak layanan antar bus satu dengan lainnya (headway) berpotensi mengalami gangguan.

"Evaluasi setelah tiga pekan berjalan, headway ini yang masih menjadi perhatian kami," kata Polana.

"Dibutuhkan peran Pemerintah Kota Bogor untuk mengkondisikan lalu lintas pada jalur koridor Biskita Trans Pakuan agar laju bus tidak terganggu kemacetan," sambungnya.

"Apabila headway ini tidak mendapatkan perhatian, tentu akan berpengaruh pada level of service, khususnya mengenai waktu tunggu dan waktu tempuh yang bisa saja berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan Biskita Trans Pakuan," tutupnya.