Urai Kemacetan di Puncak Saat Liburan, Pemerintah Siapkan Jalan Alternatif Hingga Transportasi Baru di Masa Depan, Berikut Rencananya!

Baca Juga: Baru Beli Motor Matic Bekas? Begini Cara Benar Mengerem di Turunan

Ia menyebut, pembangunan jalur alternatif menuju Puncak juga sebagian telah dikerjakan pihaknya.

"Sejak 2014 kami membangun jalan alternatif Poros Tengah Timur atau alternatif Puncak 2, lokasinya dari wilayah Sentul menuju Cipanas. Diharapkan ini dapat mengurangi beban dan volume kendaraan di Jalan Raya Puncak," sebut Suryanto.

Ia berujar, kawasan Puncak akan memiliki fasilitas tempat parkir baru yang terintegrasi dengan transportasi massal.

"Ada lahan dua hektar yang dihibahkan Summarecon di Km 42,5 untuk Park and Ride. Ini akan jadi tempat pergantian moda transportasi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi dengan transportasi umum," ucap Suryanto.

Baca Juga: Jangan Turing ke Merapi, Aktivitas Vulkanis Meningkat BPBD Sleman Perpanjang Masa Tanggap Darurat

Fasilitas parkir massal tersebut, dicanangkan terhubung dengan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang sudah diterapkan di Jakarta.

"Ada beberapa titik untuk stasiun LRT di Gunung Putri, Bogor Kota dan Ciawi, ini nantinya akan terhubung dengan Park and Ride. Selain itu, kami juga ada ide pembangunan kereta gantung untuk tranportasi umum di Puncak," jelas Suryanto.

Menurutnya, kawasan Puncak yang jadi primadona wisata perlu mempunyai pesaing agar kemacetan yang berpusat di satu tempat bisa terurai.

"Yang sedang kami lakukan juga yaitu pembangunan kawasan ekonomi khusus di Lido dan Geopark Gunung Halimun Salak," papar Suryanto.

"Ini akan membuat wisatawan punya pilihan lain selain Puncak untuk berlibur. Saat ini prosesnya sudah direkomendasikan ke Gubernur untuk penetapannya," imbuhnya.

Baca Juga: Fix Gagal Touring Akhir Tahun, Jalur Menuju Geopark Ciletuh Longsor Lagi, Ini Videonya dari Lokasi

Ia menambahkan, pengembangan Kawasan Puncak juga kini dijaga ketat demi menjaga kelestarian lingkungannya.

"Saat ini Puncak yang sudah jadi kawasan ekonomi dan wisata, dalam pengembangannya sudah kami sangat batasi. Sehingga kebijakan tata ruang harus berdasarkan fungsi dan daya lingkungan," tutupnya.