Pemkot Surabaya Membatasi Pengoperasian Bentor, Solusinya Gimana?

GridOto.com - Beberapa waktu lalu tim gabungan dari Dishub, Satpol PP, Linmas, dan Polrestabes Surabaya melakukan razia becak motor atau bentor yang beroperasi di beberapa wilayah di Surabaya.

Melansir dari surya.co.id, ternyata DPRD Jawa Timur malah menyayangkan sikap pemerintah terkait pembatasan pengoperasian bentor di sejumlah tempat.

Hal itu lantaran pemerintah tidak memberikan solusi yang konkret.

"Seharusnya, pemerintah tidak boleh melakukan tindakan ekstrem kepada pemilik bentor," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, Senin (5/8/2019).

"Saya amat kasihan. Ada yang mengaku sudah berusia 60 hingga mendekati 80 tahun," sambungnya.

(Baca Juga: Sambangi Gorontalo, Jokowi Naik Bentor Bareng Ibu Negara Iriana)

Menurutnya, bentor menjadi satu-satunya sumber pendapatan bagi sejumlah pengemudinya.

Penyitaan bentor dinilai terlalu represif dan membatasi hak masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

"Seharusnya, tak serta merta dieksekusi. Sebab, ini taruhan hidup kebutuhan keluarga," ujarnya.

Untuk itu, ia lalu memberikan alternatif solusi yang bisa ditempuh.

Ia mengutip penjelasan Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DLLASDP) Kementerian Perhubungan, Eddy Gunawan.

Suli menyebut, Eddy pernah mengusulkan amandemen UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, demi mengakomodir para pengemudi bentor.

(Baca Juga: Sultan Abis! Yamaha R15 Dijadiin Bentor di Aceh)

Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memberikan edukasi kepada pengemudi bentor, salah satunya pembatasan bentor di jalan-jalan tertentu.

"Bentor hanya perlu pembatasan wilayah, bukan dilarang beroperasi sama sekali," paparnya.

Selanjutnya, untuk memberikan jaminan keamanan bagi penumpang, ia juga mendorong pemerintah terkait sosialisasi pentingnya uji KIR.

"Paling tidak, pemerintah dapat memberikan alternatif perangkat apa saja yang dibutuhkan oleh motor agar aman bagi penumpang," tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat harus bersinergi menyelesaikan masalah ini.

"Bentor tidak tumbuh di satu-dua kota saja, namun sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah dengan berbagai modifikasinya. Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah," pungkasnya.

Artikel ini dikutip dari surya.co.id dengan judul DPRD Jatim: Soal Bentor, Pemerintah Harus Beri Edukasi Bukan Sanksi,