Pakde melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar dari sekadar pendapatan Suramadu. Mendorong Madura lebih maju. "Kalau sudah keputusan Pemerintah artinya tidak perlu lagi mengaitkan dengan pendapatan yang hilang dari pengelolaan Suramadu," kata Pria asli Madiun ini.
Bagaimana mengenai biaya operasional, perawatan Suramadu, hingga biaya rutin lain, Pakde yakin bahwa semua sudah ada itung-itungannya. Pemerintah pasti akan mencarikan jalan terbaik untuk menanggung biaya operasional dan perawatan.
(BACA JUGA: Abaikan Batas Berat Maksimal, Bus Ini Bikin Jembatan Gantung Meleyot)
Selama ini, salah satu sumber perbaikan jalan Suramadu juga diambilkan deri pendapatan kendaran masuk.
"Khusus perawatan jalan tentu akan dibicarakan setelahnya. Pasti akan dianggarkan dalam APBN kalau soal perawatan ini," lanjut Ketut.
Selama ini, setiap hari rata-rata kendaran yang melintas Suramadu mencapai puluhan ribu. Untuk Roda empat yang melintas di Suramadu antara 19.000-20.000 per hari. Roda dua mencapai 40.000 per hari.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto minta pemerintah melakukan kajian ulang biaya perawatan Jembatan Suramadu setelah resmi digratiskan. Pemerintah pusat juga harus mengambilalih kewenangan tersebut jembatan tersebut.
"Untuk Jembatan Suramadu, kami harapkan menjadi wewenang pemerintah pusat. Sehingga, kami berharap biaya pengelolaannya bisa dicover oleh APBN," tegasnya, di Surabaya, Jumat (26/10/2018).
Jika nantinya biaya perawatan dibebankan kepada APBD Provinsi Jatim, Hamy kawatir hal itu tak bisa direalisasikan.
"Kami menilai bahwa ini tidak mungkin dibebankan kepada APBD karena APBD Jatim tidak mampu membiayai maintenance (perawatan) Suramadu," tandas politisi PKS ini.
Hamy lantas mencontohkan negara-negara maju seperti Amerika dan Italia. Menurutnya, pembayaran tol sebenarnya masih ada dengan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada.
(BACA JUGA: Gunakan Nama Sukarno dan Jokowi, Biker Ini Berhasil Lewati Jembatan Rusak di India)
"Namun tinggal bagaimana pelayanan itu dapat diterapkan. Misalnya jembatan yang nyaman dan aman," katanya.
Misalnya, dengan memperbanyak rambu-rambu lalu lintas harus bisa lebih baik.
"Jangan sampai terjadi kembali kecelakaan di Jalur jembatan seperti terjadi beberapa tahun lalu," imbuhnya.
Apabila pemerintah pusat tak bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan, maka pihaknya mendorong pemerintah memikirkan ulang keputusan penggratisan Jembatan itu.
"Untuk bisa menutup anggaran itu, pemerintah mungkin bisa memutuskan besaran harga tiket tol (jembatan) yang lebih murah. Artinya, bisa dikurangi saja bukan dihapuskan (biayanya)," pungkas mantan Ketua DPW PKS Jatim ini.
Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul Mulai Pukul 17.00 WIB Presiden Jokowi Tandai Tol Suramadu Gratis, Wakil Rakyat Sorot Biaya Perawatan
| Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
| Sumber | : | Tribun Jatim |
KOMENTAR