"ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini," sambungnya.
"Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar rupiah juga akhirnya," jelasnya.
Konsekuensi selanjutnya adalah masa depan MotoGP Mandalika itu sendiri.
"Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan kegiatan di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan," ungkap Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ia pun menyarankan ke depannya harus ada pembenahan organisasi dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025, jika memang masih berlanjut.
"Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB," sambung Firmansyah.
"Misal dengan pengembangan produk dan ajang penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat," ujarnya menambahkan.
Hal serupa juga diungkap Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram, Prof. Lalu Wiresapta Karyadi.
"Mandalika, Pulau Lombok, NTB, dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain," kata Lalu.
"Jadi dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 adalah keniscayaan, harus terlaksana," jelas sang Profesor.