GridOto.com - Jenderal Polisi Bintang Dua blak-blakan, ada aksi seenak jidat 9 Kementerian dan Lembaga Negara Indonesia.
Mereka membuat pelat nomor dinas sendiri.
Padahal, berdasarkan Undang-undang Polri, hanya TNI dan Polri yang punya kewenangan untuk menerbitkan, baik surat tanda nomor kendara (STNK) dan TNKB.
Hal itu diungkapkan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan saat jadi salah satu narasumber dalam dalam forum group discussion (FGD) yang digelar Kompolnas di Bina Karna Auditorium Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (23/7/24).
“Ada 9 kementerian lembaga yang menggunakan TNKB atau mengeluarkan TNKB sendiri," bebernya.
"Padahal, kita sudah mengakomodir, undang-undang kita, peraturan kita sudah mengakomodir STNK dan TNKB khusus,” ujar Aan.
“Walaupun itu dibatasi ya hanya untuk eselon I, eselon II dan nomor khusus ini ya tidak mempunyai privilege apapun, tidak mempunyai prioritas,” sambungnya.
Saat ditanya daftar 9 kementerian dan lembaga negara yang melakukan itu, Aan tak memberi jawaban.
Namun ia membenarkan informasi dua di antaranya adalah DPR dan Kejaksaan Agung.
Di sisi lain, Aan mengaku kepolisian tidak bisa menindaklanjuti kendaraan pelat nomor kendaraan khusus yang tidak diterbitkan oleh TNI/Polri karena terbatas kebijakan perundangan-undangan.
Serta informasi terkait pelat khusus itu hingga saat ini belum teregister dalam perbendaharaan data kepolisian.
“Saat ini karena masih belum teregistrasi, di kita itu tidak punya datanya kita. Nanti kalau kita sudah bicara, sudah registrasi oleh kita, nanti semua kendaraan yang beroperasi di jalan itu datanya ada di kepolisian,” jelasnya.
“Sehingga untuk penindakan hukumnya juga ada kepastian hukum, siapa pemiliknya dam sebagainya, tapi untuk saat ini belum,” pungkas Aan.
Baca Juga: Dulu Diumbar, Kini Pelat Nomor Rahasia Cuma 2 Pihak Yang Tahu