Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL).
Sementara total Kuota Pertalite tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah sebesar 31,7 juta KL.
Sebagai tambahan, Irto menambahkan bahwa pihaknya juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat.
“Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi," tambah pria ramah tersebut.
"Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” tutupnya.
VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam menyalurkan BBM jenis Pertalite sejalan dengan upaya Pertamina menjaga ketahanan energi nasional.
"Dengan menyediakan BBM subsidi Pertamina berharap dapat menjaga pemenuhan energi untuk masyarakat dan di saat yang sama menjaga perekonomian nasional" ungkap Fadjar.
Meskipun resmi dibantah oleh PT Pertamina Patra Niaga, tidak sedikit yang mengaitkan hilangnya Pertalite dengan rencana pemerintah membatasi penjualan BBM bersubisidi tersebut.
Pemerintah dikabarkan akan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Revisi Perpres No.191/2014 ini yang nantinya akan mengatur pembatasan pembelian Pertalite.
Meski demikian, mayoritas SPBU Pertamina masih melayani pembelian bensin jenis Pertalite sampai saat ini.