MotoGP Jadi Milik Liberty Media, Balapan F1 dan MotoGP Bisa Digabung?

Rezki Alif Pambudi - Minggu, 7 April 2024 | 05:00 WIB

MotoGP dan F1 akan dibikin jadi satu akhir pekan yang sama? (Rezki Alif Pambudi - )

GridOto.com - Masuknya Liberty Media sebagai owner baru Dorna Sports dan MotoGP menimbulkan beberapa spekulasi menarik.

Salah satu yang ramai dibahas adalah potensi menggelar event raksasa balapan F1 dan MotoGP secara bersamaan.

Secara bersamaan maksudnya bukan mempertandingkan MotoGP vs F1, melainkan membuat satu event akhir pekan sama di salah satu lintasan dengan menghadirkan dua event balap tersebut menjadi satu.

Banyak penggemar yang memimpikan hal tersebut terjadi, dan membayangkan akan ada event terbesar dalam sepanjang sejarah motorsport.

Namun pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa dilakukan? Tentu saja bisa tapi tentu peluangnya sangat tipis lantaran tidak mudah untuk dilaksanakan.

Seperti yang diungkap oleh CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, yang menilai ada banyak faktor yang menyulitkan terselenggaranya event impian tersebut.

Ezpeleta dan timnya bahkan sudah melakukan beberapa studi, soal peluang mengadakan event bersama antara F1 dan MotoGP.

Tentunya akan ada pengeluaran dana yang luar biasa, yang mana itu juga harus sebanding dengan output yang diharapkan.

"Ada kesulitan luar biasa besar," kata pria 78 tahun ini, dilansir GridOto.com dari Marca.

Baca Juga: Tahun Ini Penggemar Bisa Balapan Satu Trek dengan Valentino Rossi

"Jika kami melakukannya, ada biaya besar untuk dua event dan tidak ada kapasitas kekuatan untuk mengadakan dua event tersebut jadi satu," jelasnya.

Karena ada dua event raksasa, maka penonton juga diharuskan membayarkan tiket masuk yang nilainya juga naik menjadi dua kali lipat.

"Itu bisa dikatakan, kami tak yakin memungkinkan penonton membayar dua kali lipat atau lebih untuk menonton keduanya," ungkap Ezpeleta.

"Itu ide bagus sebenarnya, tapi untuk saat ini kami rasa tidak memungkinkan untuk melakukannya," tegas pria asal Spanyol ini.

Selain itu kepanitiaan dan penyelenggaraannya akan jauh lebih rumit, karena melibatkan dua pemangku kebijakan dengan cara berbeda.