Baca Juga: Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo Dimulai, Tiga Exit Tol dan Satu Rest Area Disiapkan di Klaten
Anggota Tim Pembantu Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Yusuf, menyebutkan bahwa masalah pembayaran lahan terdampak merupakan kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
"Bicara soal waktu dan kepastian pembayarannya, belum ada pihak yang menjamin 100 persen," ucap Yusuf secara terpisah.
Meski begitu, Yusuf mengatakan kalau proses pemberkasan masih terus didorong agar segera dikirimkan ke LMAN.
Mengingat LMAN sudah memprioritaskan untuk menyelesaikan pembayaran lahan terdampak jalan tol Cisumdawu sesegera mungkin.
"Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga sudah sering komunikasi dengan LMAN untuk dibantu segera surat perintah pencairan dan verifikasinya. Karena kami betul-betul ingin percepatan pembangunan jalan tol Cisumdawu," jelas Yusuf.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan tol Cisumdawu, Wisnu Priambodo, menuturkan proses pembayaran uang ganti rugi sudah mencapai 73 persen.
Ditambah 17 persen dari total lahan terdampak jalan tol ini sudah diajukan ke Jakarta untuk diproses terkait uang ganti ruginya.
"Khusus di Desa Licin, baru ada tiga KK dari 32 KK yang menerima uang ganti rugi dari LMAN pada 2 September 2021. Kami semua berkomitmen tidak akan menggarap lahan yang belum dibayar," pungkas Wisnu.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Masyarakat Bosan Tunggu Kejelasan, Wabup Sumedang Minta PPK Tol Cisumdawu Selesaikan Pembayaran.