GridOto.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus mengevaluasi sanksi tarif tertinggi untuk kendaraan yang tidak lulus atau belum melakukan uji emisi.
Sebagai informasi, uji coba kebijakan disinsentif parkir telah dilakukan sejak 1 Maret 2021.
Kepala Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta, Adji Kusambarto, mengungkapkan soal alur proses disinsentif tarif parkir ini.
"Jadi pemilik kendaraan wajib melakukan uji emisi di tempat uji emisi yang sudah berizin resmi," ujar Adji kepada GridOto.com di Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Dari hasil uji emisi tersebut, Adji mengatakan kalau data kendaraan akan dimasukkan ke data center milik Diskominfotik, DLH, Dishub, Bapenda, dan DPMPTSP.
Selain itu, data tersebut juga akan terintegrasi dengan pengelola parkir yang menerapkan disinsentif tarif parkir uji emisi ini.
"Ketika kendaraan akan dilakukan pengecekan plat nomor melalui sistem parkir, akan ketahuan status uji emisinya," kata Adji.
Nah, setiap kendaraan pribadi yang tidak lulus atau belum melakukan uji emisi akan dikenakan tarif tertinggi sesuai dalam Pergub 31 Tahun 2017.
Baca Juga: Paling Tinggi Menyentuh Angka Rp 68 Ribuan, Ini Rekapitulasi Tarif Parkir di Jakarta Berdasarkan Kajian Dishub
Tarif tertinggi disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus atau belum melakukan uji emisi adalah Rp 7.500 yang berlaku flat per jam.
Sedangkan untuk kendaraan yang sudah lulus uji emisi, dikenakan tarif parkir sebesar Rp 4.000 pada jam pertama dan Rp 2.000 pada jam berikutnya.
Wah, berarti kalau kendaraan kalian tidak lulus uji emisi siap-siap kena tarif tertinggi ya sob.