Baca Juga: Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Dikebut, Tim P2T Dibentuk untuk Percepat Pembebasan Lahan
Mengingat, lahan sisa dari pembangunan jalan tol biasanya jadi tanah yang tidak produktif.
"Kami harapkan gambaran yang diajukan sesuai dengan bidang tanah milik warga. Jangan sampai setengah-setengah atau cuma sepotong saja. Kan kasihan para pemilik lahan," lanjutnya.
Ia memberikan contoh, jika warga memiliki lahan sebesar 15 are, lalu lahan yang digunakan hanya 13 are.
Untuk menghindari adanya sisa lahan yang tidak produktif, maka pemerintah diharuskan membeli 15 are tanah milik warga, bukan 13 are.
Baca Juga: Realisasi Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Masih Berlanjut, Begini Perinciannya
"Kami juga sudah sampaikan terkait hal ini ke BPN. Artinya nanti yang disertifikatkan di jalan tol ini adalah tata bidang tanahnya," kata Eka.
Eka juga berharap agar uang ganti rugi untuk lahan terdampak proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi bisa disesuaikan dengan harga jual tanah terbaru.
"Tentu kami mendukung. Harus ada kajian dari tim appraisal juga nanti, sehingga tidak hanya dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saja. Intinya ganti untung, bukan ganti rugi nanti," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul 35 Kilometer Tanah di Tabanan Akan Jadi Jalan Tol, DPRD Minta Harga Tanah Disesuaikan.