GridOto.com - Istilah tilang tentu sudah tidak asing di telinga para pengendara, terutama bagi para pengendara kendaraan bermotor.
Bahkan ketika berlalu lintas dengan kendaraan, tentu kita harus memenuhi standar yang ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan.
Nyatanya, kerap kali para pengendara melanggar prinsip-prinsip berkendara itu sendiri.
Namun, tak jarang pula terjadi perdebatan antara pengendara dan polisi yang menilang karena polisi dianggap tidak memenuhi standar prosedur penilangan yang benar dan sah.
Baca Juga: Kritik Diskon Pertamina Buat Ojol, Mulan Jameela Ditantang Debat Terbuka oleh GARDA
Sebagai aparat penegak hukum, polisi harus menjalankan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dengan melanggar aturan itu sendiri.
Menanggapi hal ini, Pemerhati Masalah Transportasi Budiyanto berikan penjelasan.
"Hingga kini masih banyak didapatkan ketika petugas melakukan pemeriksaan pelanggar lalu lintas sering melakukan perdebatan bahkan berlaku kasar ke petugas," kata Budiyanto kepada GridOto.com, Minggu (28/2/2021).
Menurut Budiyanto, sesuai dengan Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, bahwa yang melakukan pemeriksaan di jalan adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri sipil dibidangnya.
Baca Juga: Sistem Tilang Akan Dihilangkan, Bagaimana Dengan Razia? Ini Kata Dirlantas Polda Metro Jaya
"Jadi kegiatan menghentikan kendaraan, meminta keterangan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah merupakan kewenangan Petugas Kepolisian," ucapnya.
Maka itu, ada baiknya sebagai pengguna jalan raya dan pengemudi kendaraan bermotor, tahu bagaimana sebenarnya prosedur penilangan yang seharusnya.
Meskipun pada dasarnya, tertib berlalu lintas harus tetap diterapkan.
Tapi mengetahui prosedur dan ketentuan yang seharusnya bisa menjadi bekal jika bertemu dengan oknum.
"Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan dan menunjukkan identitas jelas," ucapnya.
"Kemudian polisi harus menerangkan secara jelas kepada pelanggar apa kesalahan mereka. Bahkan menyebutkan pasal apa yang dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar biar tak mengundang perdebatan," tutupnya.
"Pelanggar masih diberikan ruang hukum apabila diduga terdapat tindakan petugas yang tidak sesuai dengan ketentuan," ucapnya.