"Disini ada 19 tanah kas desa yang terdampak. Kami akan carikan gantinya. Terutama adalah tanah-tanah warga yang ada di desa ini yang akan kita coba rekomendasikan," ucapnya.
Ia menambahkan, di Desa Kahuman sendiri tidak kesulitan untuk mencari tanah kas desa pengganti karena masih banyaknya lahan-lahan milik warga.
Menurutnya, 19 bidang tanah kas desa yang terdampak jalan tol di desa yang ia pimpin itu, jika di total berjumlah sekitar 3800 meter persegi.
"Saya akan adakan musdes. Kebetulan Kahuman ini tidak kesulitan untuk cari tanah kas pengganti, sambil jalan juga sudah ada warga yang menitipkan tanahnya untuk tanah pengganti di kas desa. Saya target cari 20 patok atau 20 bidang untuk ganti 19 bidang yang jika ditotal berjumlah 3800 meter persegi," tandasnya.
Baca Juga: Bukan Buat 'Nyalip' dari Sisi Kiri, Ini Loh Fungsi Sebenarnya Bahu Jalan Tol
Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, menjadi desa pertama di Klaten yang memasuki tahap musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut.
Mengutip Tribun Jogja, di desa tersebut tersebut terdapat 120 bidang tanah yang akan diterjang oleh proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Yogyakarta-Solo .
Dari 120 bidang tanah beserta aset yang ada di atasnya itu, 19 bidang di antaranya merupakan tanah kas desa setempat dan 101 bidang tanah lainnya merupakan milik warga desa.
"Hari ini kita laksanakan musyawarah pemberian ganti kerugian. Disini ada 120 bidang dan ada tanah kas desa. Masyarakat yang terdampak kita kumpulkan untuk mendapatkan pemahaman penggantian," ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, Agung Taufik Hidayat.
Ia mengatakan jika sebelum memasuki tahap musyawarah penetapan ganti kerugian, BPN Klaten telah mengumumkan selama 14 hari bidang tanah mana saja yang akan dilalui oleh proyek nasional di desa itu.
"Setelah tahapan itu selesai, maka kita masuk ke tahapan ini, musyawarah penetapan ganti kerugian. Mudah-mudahan masyarakat setuju dan tidak ada kendala sehingga proses penggantian bisa dilakukan pada akhir desember mendatang langsung ke rekening," ucapnya.
Sementara itu, Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Yogyakarta-Solo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Christian Nugroho mengatakan jika musyawarah penetapan ganti kerugian di Desa Kahuman telah disepakati dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk lahan.
"Hari ini penyampaian musyawarah bentuk ganti kerugian. Untuk hari ini disepakati bentuk ganti ruginya uang, jadi bukan tanah pengganti," ujarnya.
Baca Juga: Patok Sudah Terpasang, Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Bakal Dimulai November 2020
Ia mengatakan jika, pemilik bidang tanah yang terdampak jalan tol di Desa Kauman juga sudah menerima amplop yang berisi nilai tanah dan aset yang ada di atasnya.
Jika pemilih tanah tersebut setuju, maka pemilik tanah langsung menyatakan setuju dengan dan jika tidak setuju atas nilai tanah dan aset yang ditetapkan, maka bisa menyampaikan keberatannya.
"Isi amplop itu berupa nilai dari tanah beserta aset di atasnya. Hasil pendataan dan nilainya, kalau setuju maka menandatangi kesepakatan dan langsung buka rekening. Kalau menolak bisa mengajukan keberaratan," katanya.
Lebih jauh, ia memaparkan, 120 bidang yang terdampak jalan tol di Yogyakarta-Solo di Desa Kauman tersebut jika ditotal, luasnya mencapai sekitar 21 hektar.
"Untuk harga penggantian tanah dengan luasan 2 ribu meter persegi rata-rata 1 miliar, paling tinggi 1,5 miliar. Jadi, jika di total nilai penggantian tanah dan aset yang ada di atasnya di desa ini mencapai Rp.119 miliar," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul KABAR Terbaru Proyek Pembangunan Tol Yogyakarta-Solo Wilayah Klaten