GridOto.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta, mendorong untuk dilakukan pembatasan volume kendaraan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu dengan menerapkan aturan ganjil genap (gage) bagi sepeda motor.
Sebelumnya, aturan ini hanya ditujukan bagi kendaraan roda empat. Tetapi, di masa transisi ini, aturan tersebut juga akan diberlakukan bagi kendaraan roda dua.
Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Poles Kaca Tidak Bisa Jadi Bening Sepenuhnya Kalau Begini Kondisinya
Ganjil genap untuk sepeda motor bakal menyulitkan pengemudi ojol. Sebab pengemudi ojol harus mencari jalan alternatif agar terhindar dari kawasan ganjil genap.
"Kami sebagai ojek online, dengan wacana kebijakan itu harus banyak menghindari area atau jalur ganjil genap tersebut jika akhirnya diberlakukan."
"Sedangkan tarif kami tetap, tidak mengikuti rute yang semakin menjauh," kata Igun kepada GridOto.com, Rabu (12/8/2020).
Menurut Igun, kebijakan ganjil-genap juga merugikan pengemudi ojol secara ekonomi. Rute semakin jauh untuk menghindari ganjil genap, tarif yang diterima pengemudi tidak berubah.
"Secara ekonomi kami akan merugi. Jadi intinya kami sebagai asosiasi pengemudi ojol menolak."
"Karena begini, mekanisme tarif ojol itu tetap, artinya tidak ada argo berjalan. Jadi rugi kalau harus memutar jauh sementara tarif tidak berubah," tegasnya.
Baca Juga: Kasus Recall Fuel Pump Mobil di Indonesia, Siapa Produsennya?
Untuk diketahui, aturan ganjil genap diberlakukan di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Dari 25 ruas jalan itu, ada 13 kawasan yang menerapkan tilang elektronik atau terpantau kamera ETLE.