GridOto.com - Kebijakan ganjil-genap mulai diberlakukan kembali pada hari ini, Senin (3/8/2020).
Hal itu dilakukan untuk mencegah lonjakan volume kendaraan pribadi yang menghindari angkutan umum di tengah merebaknya wabah virus Corona (Covid-19) yang tak kunjung mereda.
Sayangnya, diterapkannya kembali ganjil-genap ini dinilai menimbulkan masalah baru pada sisi transportasi umum.
Karena tentunya akan ada peralihan kembali dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Baca Juga: Untuk Mobil Sudah Berlaku, Kapan Ganjil-Genap Untuk Motor? Ini Kata Kadishub
Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat mengatakan, transportasi pada masa pandemi Covid-19 kapasitas penumpang harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing.
"Jika demand tidak berkurang dengan pola yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19, transportasi tidak akan mencukupi," kata Djoko dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2020).
Menurutnya, kekhawatiran warga untuk menjauhi angkutan umum tidak hanya terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia, semua negara pun mengalaminya.
Namun bedanya, beberapa kota mancanegara memiliki layanan transportasi umum yang bagus dan berupaya meyakinkan warganya tetap menggunakan angkutan umum.
Baca Juga: Masih Aman! Benarkah Polisi Belum Berlakukan Tilang Bagi Pelanggar Ganjil-Genap?
Layanan tambahan untuk perjalanan jarak pendek juga disediakan agar dapat menggunakan sepeda dan berjalan kaki.
"Infrastruktur jaringan bersepeda dan berjalan kaki dibuat semakin bagus dan nyaman," terangnya.
Lebih lanjut Djoko menjelaskan, penegakan protokol kesehatan seperti cuci tangan, penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, pembersihan sarana dan prasana transportasi secara rutin dengan disinfektan relatif dapat dilaksanakan dengan baik.
"Namun yang paling sulit adalah menegakkan physical distancing atau jaga jarak di dalam angkutan umum massal," imbuhnya.
Baca Juga: Besok Ganjil Genap Diberlakukan, Polisi Siapkan Tilang Elektronik
Djoko menyebutkan, untuk meyakinkan warga masih tetap mau menggunakan transportasi umum, pemerintah harus mengawasi protokol kesehatan.
Ia menambahkan, program kebijakan ganjil-genap dapat diselenggarakan dengan menyeimbangkan penyediaan fasilitas transportasi umum yang sehat mendekati kawasan perumahan dan pemukiman.
"Kemudian jaringan sepeda yang aman, nyaman, dan selamat perlu dibangun. Diperlukan kebijakan komprehensif antar instansi untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta," pungkas Djoko.