GridOto.com - Siap-siap, Pemerintah Provinsi Jakarta akan menerapkan tarif baru Pajak Kendaraan Bermotor.
Menurut informasi aturan terbaru ini akan berlaku mulai 5 Januari 2025.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 terkait pajak dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
PKB merupakan Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan berarti yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah.
Sementara penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah.
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Merujuk pada situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, berikut ini rincian tarif PKB dan BBNKB terbaru.
Baca Juga: Pajak Progresif Naik Tahun Depan, Begini Cara Blokir STNK Mobil Via Online
Tarif PKB di Jakarta Tahun 2025 Pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya:
Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
2 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;
3 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;
4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;
5 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat;
dan 6 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.
Dikutip Kompas.com, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen.
Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2 persen dan tidak dikenakan pajak progresif.
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR