GridOto.com - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Rapat Koordinasi Anggota ATI dengan tema 'Menjaga Keberlanjutan Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia' di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (26/9/2024).
Dalam Rapat Koordinasi Anggota ATI tahun ini, berfokus pada Regulasi Industri Jalan Tol, Proyek Multi Lane Free Flow (MLFF) dan Insentif Fiskal Jalan Tol.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum ATI Subakti Syukur, Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono, Pengawas 3 Bidang Governement and Stakeholders Realation ATI Rachmat Soulisa, Bendahara ATI M. Ramdani Basri, Ketua BPJT Miftachul Munir dan jajaran, serta segenap perwakilan anggota ATI.
Rapat Koordinasi Anggota ATI dibuka oleh Ketua Umum ATI, Subakti Syukur yang dalam sambutannya mengatakan, salah satu pokok bahasan yang akan kita diskusikan dalam Rapat Koordinasi kali ini adalah mengenai keberlanjutan model bisnis pengusahaan Jalan Tol di Indonesia.
"Berangkat dari pokok bahasan keberlanjutan model bisnis pengusahaan jalan tol di Indonesia, persepektif dan keterlibatan dari BPJT maupun fungsional terkait di lingkungan Kementerian PUPR sangat kami harapkan, agar diskusi kita dapat lebih optimal, efektif, dan komprehensif," ujar Subakti.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, industri jalan tol saat ini berkembang dengan dinamika yang sangat cepat, sehingga memunculkan berbagai tantangan seperti mahalnya pembiayaan proyek jalan tol, daya saing industri, hingga kesinambungan bisnis jalan tol dalam jangka panjang," lanjutnya.
Lebih lanjut Subakti juga menjelaskan terkait dinamika yang terjadi pada saat ini, yang perlu dibahas pada rapat ATI ini.
"Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya dinamika ini, antara lain adalah peningkatan biaya investasi pembangunan jalan tol yang dipengaruhi oleh pembebasan lahan, perubahan desain, dan kenaikan biaya konstruksi, serta tingginya cost of fund dari sumber pembiayaan, sehingga industri jalan tol Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain," terangnya.
Baca Juga: ATI Minta Pemerintah Perhatikan Isu Ini Untuk Jalan Tol Yang Berkualitas
Selanjutnya rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono yang menjelaskan serta menginfokan protokoler jalannya mata acara rapat ATI dihadapan para peserta rapat.
Rapat Koordinasi Anggota ATI diikuti oleh 9 holding yang terdiri dari 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan total lebih dari 100 anggota yang terbagi dalam 6 (enam) Working Group (WG) untuk 4 (empat) bidang dalam bisnis jalan tol.
Peran strategis ATI dalam mendukung Kementerian PUPR dalam menyediakan infrastruktur demi terwujudnya konektivitas tergambar dalam setiap WG yang dibentuk dari sinergitas Kementerian PUPR dan BUJT sebagai anggota ATI.
Sebagai informasi, Asosisasi Jalan Tol Indonesia (ATI) merupakan sebuah Perkumpulan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seluruh Indonesia yang didirikan sejak tanggal 18 November 1998, dengan tujuan untuk menjadikan sebuah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bisa saling bersinergi satu sama lain dan meningkatkan kontribusinya kepada stakeholder.
ATI diharapkan bisa membawa semangat kebersamaan yang tinggi bagi para anggota guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui industri Jalan Tol di Indonesia dan pelayanan kepada pengguna jalan.
Pada Rapat Koordinasi Anggota tahun ini dapat disimpulkan bahwa ATI berharap untuk dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan regulasi turunan atas ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.
Selain itu, sehubungan dengan dinamika proyek MLFF, ATI menginginkan adanya amandemen perjanjian kerjasama RITS-PUPR, termasuk inisiasi perubahan teknologi transisi SLFF, opsi restrukturisasi RITS, dan lain-lain.
Setidaknya, mendapatkan klarifikasi dan analisa risiko yang komprehensif sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghindari post-bid issue, serta mengingatkan, apapun kesepakatan PUPR dan RITS, dimintakan untuk dilakukan pembahasan terpisah dengan ATI/BUJT berupa klarifikasi solusi terkait aspek teknikal, operasional, business model dan dampak/risiko legal terhadap PPJT, serta aspek komersial lainnya.
Mengenai Insentif Fiskal Jalan Tol, ATI mengusulkan diberikan fasilitasi dan dukungan audensi (roadshow) ke pemangku-kepentingan, antara lain;
- Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi (intensi tax allowance/holiday sektor jalan tol): - Kementerian Koordinator Marves Republik Indonesia - Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Kementerian Investasi Republik Indonesia (melibatkan dan difasilitasi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur & BPJT Kementrian PUPR).
- Otoritas Keuangan dan Perbankan (intensi pengurangan cost of fund kredit/pinjaman perbankan): - OJK & Bank Indonesia - Perbankan Nasional (melibatkan dan difasilitasi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur & BPJT Kementrian PUPR).
- Pemerintah Daerah (intensi permohonan pengurangan PBB), diantaranya : - Pemda DKI Jakarta - Pemda Banten - Pemda Jawa Barat - Pemda Jawa Tengah - Pemda Jawa Timur (melibatkan dan difasilitasi BPJT dan Direksi BUJT terkait di wilayah tersebut).
| Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR