GridOto.com - Permasalahan hosting fee mengancam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024, yang diselenggarakan pada 27-29 September mendatang.
Selain itu masalah pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024 ini juga memberikan banyak konsekuensi rumit lainnya.
Konsekuensi paling besar yang akan didapat Indonesia adalah soal nama baik, yang tercoreng jika hosting fee ini gagal dibayarkan.
Seperti yang dialami beberapa negara lain yang batal menyelenggarakan balapan MotoGP pada 2024, seperti Argentina ataupun India.
Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. Muhammad Firmansyah mendesak pemerintah untuk segera menangani permasalahan ini.
"Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemda, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini," kata Firmansyah, dilansir GridOto.com dari Antara.
"Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan kegiatan tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu," ujarnya.
Selain rasa malu yang teramat besar, Firmansyah mengungkap bahwa pembayaran hosting fee yang bermasalah juga membuat Indonesia kena denda.
Denda tersebut cukup besar dan akhirnya tetap harus dibayarkan jika ke depannya mau tetap menggelar balapan.
Baca Juga: Somkiat Chantra Gabung LCR Honda di MotoGP 2025, Takaaki Nakagami Dapat Jabatan Baru
"ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini," sambungnya.
"Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar rupiah juga akhirnya," jelasnya.
Konsekuensi selanjutnya adalah masa depan MotoGP Mandalika itu sendiri.
"Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan kegiatan di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan," ungkap Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ia pun menyarankan ke depannya harus ada pembenahan organisasi dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025, jika memang masih berlanjut.
"Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB," sambung Firmansyah.
"Misal dengan pengembangan produk dan ajang penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat," ujarnya menambahkan.
Hal serupa juga diungkap Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram, Prof. Lalu Wiresapta Karyadi.
"Mandalika, Pulau Lombok, NTB, dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain," kata Lalu.
"Jadi dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 adalah keniscayaan, harus terlaksana," jelas sang Profesor.
| Editor | : | Hendra |
| Sumber | : | Antara.com |
KOMENTAR