MTI Buka Suara, Minta Polisi Tindak Tegas PO Bus Bukan Kambing Hitamkan Sopir

GridOto.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap operasional bus Pariwisata.

Hal ini menyusul terjadinya kecelakaan maut PO Trans Putera Fajar di Subang, Jawa Barat, yang menewaskan 11 orang.

Menurut Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, banyak PO yang tidak tertib secara administrasi.

"Pengawasan terhadap bus pariwisata masih perlu diperketat dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi," ujar Djoko dalam keterangan resminya, Minggu (12/5/2024).

Ia menilai penegakan hukum terhadap PO yang bermasalah relatif tidak tegas sehingga kejadian serupa terus terulang.

Selama ini polisi sangat jarang menindak manajemen PO dan selalu menjadi sopir sebagai kambing hitam.

"Polisi harus berani memperkarakan pengusaha bus, termasuk para pengusaha lama. Juga panitia penyelenggara atau even organizer yang menawarkan tarif bus murah juga bisa diperkarakan," tuturnya.

"Selama ini jarang didengar Polisi menindak pengusaha bus yang tidak taat aturan. Polisi harus berani menindak pengusaha bus yang tidak tertib administrasi, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan," tegasnya.

Selain itu, Djoko juga menyarankan data STNK uji KIR dan perizinan harusnya diintegrasikan sebagai satu kesatuan.

Baca Juga: Winston Delima Jaya: Ubah bodi Bus Boleh, Ini Syaratnya

Tujuannya agar pengawasan secara administrasi bisa dijalankan dengan lebih ketat.

"Hampir semua bus pariwisata yang kecelakaan lalu lintas adalah bus bekas AKAP/AKDP. Dan korban-korban fatal dengan polanya sama, yaitu tidak adanya sabuk keselamatan dan body bus yang keropos, sehingga saat terjadi laka terjadi deformasi yang membuat korban tergencet," tutur Djoko.

Dia menilai pemerintah membuat aturan batas usia kendaraan bus tapi setengah hati.

Bus-bus tua tidak di-scrapping, namun dijual kembali sebagai kendaraan umum.

"Keadaan ini terus terjadi dan tidak bisa dikendalikan. Pada saat kecelakaan rem blong di Pamijahan (Cianjur) tahun 2022, Dirjen Hubdat dan Kasubdit Angkutan Orang menemukan dengan mata kepala sendiri bus bus wisata yang parkir di sana mengantar wisatawan ziarah, semuanya pelat kuning, KIR hidup tapi tidak ada satupun yang terdaftar di SPIONAM alias tidak berijin. Hingga saat ini tidak ada upaya bagaimana mengatasi hal ini," sambungnya.

Hal tersebut diperkuat lewat data Direktorat Lalu Lintas Ditjenhubdat Kemenhub, yang mencatat hingga November 2023 jumlah kendaraan pariwisata ada 16.297 unit.

Namun, dari total angka tersebut, baru 10.147 bus (62,26 persen) yang terdaftar di Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM).

Artinya 6.150 (37,74 persen) sisanya adalah angkutan liar alias tidak terdaftar.