GridOto.com - Kasus kecelakaan maut di Ciater Subang bagi Po Bus tidak melakukan uji berkala pada armadanya akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 12 juta.
"Untuk PO bus yang tak berizin tetapi mengoperasikan kendaraannya akan dikenakan pidana dan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses hukumnya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugaitno, Senin (13/5/2024).
Ia menambahkan aturan tersebut ada di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dimana Pasal 310 menyebutkan setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 12 juta rupiah.
Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis saat dilakukan uji oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), maka kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji berkala.
"Karenanya harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat dilakukan pengujian ulang sesuai dengan ketentuan," paparnya.
Ditjen Perhubungan Darat mengklaim akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada di seluruh Indonesia.
"Yang tidak kalah penting adalah perlunya keterlibatan peran serta masyarakat terutama pengguna jasa dalam pengecekan kelaikan jalan armada bus melalui aplikasi Mitra Darat.
"Saat ini aplikasi bisa dengan mudah diunduh pada smartphone dan pengecekannya pun cukup mudah hanya dengan memasukan nomor polisi kendaraan," pungkasnya lagi.
Baca Juga: Sopir Bus yang Kecelakaan di Ciater Buka Suara, Begini Kronologinya
Ke depan harapannya para pengguna jasa dapat lebih selektif dalam memilih kendaraan bus yang akan digunakan.
"Jangan tergiur dengan harga yang murah. Harus dapat dipastikan mengenai surat izin opersional kendaraan, status uji KIR kendaraan, kondisi pengemudi, serta penyediaan tempat istirahat yang layak bagi para pengemudi," tutupnya.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR