Bersiap, Bayar Tol Tanpa Sentuh Akan Mulai di Uji Coba di 4 Gerbang Tol Ini

GridOto.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Bali-Mandara.

Menteri Basuki berpesan agar dalam awal penerapan MLFF, dilaksanakan sosialisasi yang cukup jelas bagi masyarakat yang ingin mencoba teknologi bayar tol tanpa henti tersebut.

"Agar diberikan papan informasi yang jelas untuk jalur khusus uji coba penerapan MLFF sehingga masyarakat siap dari saat sebelum masuk Jalan Tol Bali-Mandara," kata Menteri Basuki melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/12/2023).

Dikatakan Basuki, uji coba MLFF ini adalah transisi, seperti halnya dulu beralih dari transaksi cash menjadi non cash dengan tapping e-money pasti membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan masyarakat.

"Teknologinya pasti sudah siap, tantangannya bagaimana implementasinya kepada masyarakat. Saya optimis proses ini akan berjalan lancar. Ini proses untuk lebih maju dengan memanfaatkan teknologi," kata Menteri Basuki.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, proses transisi penerapan MLFF diharapkan dapat berjalan dengan cepat.

"Makin cepat makin bagus tapi harus kita evaluasi simulasi pelaksanaannya,
Perlahan kita hapus penggunaan tapping, tapi saat ini masih hibrid antara MLFF dan tapping," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono.

Baca Juga: Lupa Ambil Struk Tol? Pakai Aplikasi Travoy Untuk Cetak Resi Digital

Ia mengatakan, untuk uji coba transisi MLFF pada tahap awal hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan baru akan mulai diterapkan pada seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

"Uji coba telah dimulai sejak Minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya. Direncanakan mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk peluncuran uji coba terbatas khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah," kata Triono.