GridOto.com - Belum lama ini Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengusulkan penerapan sistem ganjil genap untuk motor di wilayah DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Kapolri dalam acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 beberapa waktu lalu.
Menurutnya, emisi kendaraan bermotor menyumbang polusi udara terbesar di DKI Jakarta dengan persentase 67 persen.
Sementara 26,8 persen berasal dari industri manufaktur dan sisanya pembakaran sampah.
Oleh karena itu, ganjil genap ke depannya diharapkan bisa diterapkan juga buat motor konvensional, namun tidak untuk motor listrik.
“Ganjil genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik, sekarang motor masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,” ucap Listyo.
Terkait wacana ini, Tulus Abadi selaku Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut memberikan komentarnya.
Meski tidak secara gamblang memberikan dukungan, ia menyebut populasi motor perlu dikendalikan.
"Dulu pergerakan mobil dikendalikan dengan three one, motor dikecualikan. Berikutnya mobil dikenakan ganjil genap di 25 ruas jalan, motor dikecualikan," ucap Tulus saat dihubungi GridOto.com beberapa hari lalu.
Baca Juga: Jawaban Yamaha Soal Wacana Ganjil Genap Motor di Jakarta
Lanjut menurut Tulus, jika terus-terusan dibiarkan maka populasi motor di Jabodetabek akan terus bertambah.
"Sementara saat ini jumlah motor di Jakarta sudah mencapai 24,5 juta. Jakarta dan Bodetabek menjadi lautan motor," kata Tulus.
Ia berpendapat, sudah saatnya populasi motor dikendalikan untuk menekan angka kemacetan serta polusi udara.
"Sudah saatnya jumlah dan pergerakan sepeda motor dikendalikan untuk menekan kemacetan, menekan polusi, dan lain-lain," kata Tulus.
"Banyak instrumen untuk mengendalikan kendaraan bermotor pribadi, termasuk sepeda motor, salah satunya dengan ganjil genap," tambahnya.
Sekadar info, pada 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pernah mengeluarkan wacana untuk menerapkan ganjil genap bagi motor pribadi.
Namun, kebijakan ini dianggap sulit untuk dilakukan.
Selain itu, ada potensi seperti pemalsuan pelat nomor atau cara lainnya adalah dengan menambah motor.
Jadi ganjil genap buat motor ini masih perlu dikaji apa saja dampaknya.
| Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR