Hubungkan Segitiga Emas Jawa Tengah, Jalan Tol Ruas Kartasura-Klaten Ditargetkan Selesai Desember 2023

GridOto.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo.

Pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) ini, nantinya diharapkan dapat mengurai kemacetan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pembangunan ini merupakan proyek super prioritas guna meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).

"Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25 ribu kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode periode tertentu sangat macet," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/02/2023).

Seperti diketahui, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang  96,57 km terdiri dari 3 seksi, yakni seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km.

Kemudian seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km.

Basuki melanjutkan, untuk saat ini tengah dilakukan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi pada seksi 1 ruas Kartasura-Klaten.

"Pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06 persen, akan diselesaikan pada akhir triwulan pertama 2023. Kalau tanahnya selesai, maka progres fisiknya insya allah Desember 2023 selesai," jelasnya.

Baca Juga: Terdampak Proyek Tol Yogyakarta-Solo, 51 Ruas Jalan di Klaten Rusak Parah

Dok. Kementerian PUPR

Kementerian PUPR kebut pembangunan Jalan Tol Kartasura-Klaten, targetkan selesai Desember 2023

Dikesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menambahkan bahwa total investasi untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sebesar Rp 27,48 triliun.

Sementara biaya pembebasan lahannya sendri mencapai Rp 5,902 triliun yang bersumber dari APBN.

"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." Ucap Sri Mulyani.