Ada Wacana Subsidi Kendaraan Listrik, Konsumen Tunda Beli Hyundai IONIQ 5?

GridOto.com - Pemerintah berencana akan memberikan subsidi kendaraan listrik, baik untuk jenis motor maupun mobil.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengklaim, adanya wacana subsidi kendaraan listrik tidak lantas membuat konsumen menunda pembelian mobil listrik andalannya yakni IONIQ 5.

Menurut Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Makmur, subsidi kendaraan listrik sejauh ini tidak berpengaruh terhadap penjualan IONIQ 5.

"Dari pengamatan kami untuk IONIQ 5 tidak ada yang menunda pembelian. Jadi memang konsumen tidak terlalu berpengaruh dengan adanya wacana ini," ujar Makmur kepada GridOto.com saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Pasalnya, dari sisi penjualan IONIQ 5 menurut Makmur saat ini mendapatkan respons positif dan mengalami inden panjang lebih dari setahun lamanya.

Sehingga, jika konsumen menunda pembeliaan, maka akan semakin lama untuk mendapatkan unitnya.

"Intinya kami apresiasi kebijakan pemerintah dan kami masih menunggu keputusan detail dari peraturannya," terangnya.

Sekadar informasi, subsidi kendaraan listrik rencananya akan diberikan oleh pemerintah, baik untuk jenis motor maupun mobil.

Untuk masyatakat yang ingin membeli mobil listrik berbasis baterai, kabarnya akan dikenakan insentif sebesar Rp 80 juta.

Baca Juga: Subsidi Kendaraan Listrik Capai Rp 80 Juta, Pengamat Ekonomi Energi UGM Bantah Subsidi Cuma untuk Orang Kaya

Sedangkan untuk kendaraan elektrifikasi berbasis hybrid, besaran insentifnya adalah Rp 40 juta.

Kemudian untuk motor listrik akan diberikan insentif sebesar Rp 8 juta, sementara motor konversi akan diberikan insentif sekitar Rp 5 juta.

Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, subsidi kendaraan listrik berupa insentif harga ini sedang berada dalam tahap finalisasi.

"Pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi, menghitung untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan atau motor listrik," ucap Agus Gumiwang dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.