GridOto.com - Penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, diungkapkan PT Pertamina (Persero) masih terjadi sepanjang 2022.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, penindakan terhadap penyelewengan BBM subsidi dinilai penting agar penyalurannya bisa tepat sasaran.
Mengingat BBM bersubsidi juga menyerap anggaran negara yang tidak sedikit.
"Perlu diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 ini mencapai lebih dari Rp 500 triliun," ujar Nicke dalam keterangan resmi Pertamina, Senin (22/8/2022).
"Artinya, ada uang negara dan hak masyarakat yang berhak menikmati BBM dengan harga terjangkau pada BBM subsidi yang kami salurkan," lanjutnya.
Adapun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menindak 49 kasus penyelewengan BBM subsidi yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.
Untuk itu, Pertamina mengapresiasi langkah Polri yang terus memantau dan menindakan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi.
"Pertamina berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Polri yang responsif dan tepat dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ini merupakan wujud komitmen Pertamina dan Polri dalam mendukung dan melindungi hak masyarakat rentan yang seharusnya dapat menikmati BBM subsidi," ungkapnya.
Nicke juga menyebut, dari beragam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, modus penyelewengan yang banyak dilakukan yakni penimbunan dan penyelundupan.
Kemudian ada juga pembelian BBM subsidi dengan jerigen tanpa izin untuk dijual kembali, serta penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri.
Baca Juga: Isu Kenaikan Harga Pertalite Masih Santer Dibicarakan, Pertamina Ikut Buka Suara
Karena itu Nicke menegaskan, Pertamina akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya menghetikan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Pengawasan ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh Pertamina. Selain regulasi, pengawasan bersama adalah cara yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kembalinya penyalahgunaan BBM subsidi," katanya.
Pertamina juga tidak akan menoleransi oknum SPBU yang melakukan tindakan melawan hukum, ataupun menyelundupkan BBM bersubsidi.
Sanksi tegas siap diberikan, mulai dari penghentian pasokan BBM hingga penutupan SPBU jika ada oknum SPBU yang terbukti bersalah.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rakor Lintas Bidang Sektoral Bidang Operasional tahun 2022 mengatakan, Polri bersama pemangku kepentingan lain akan melakukan pengawasan hingga penindakan hukum jika menemukan adanya tindakan penyimpangan.
"Perlu dilakukan upaya pengawasan sampai dengan penindakan hukum jika ada penyimpangan dalam distribusi," ujar Listyo.
Sementara itu Kepala BPH Migas, Erika Retnowati berujar, hingga Mei 2022 setidaknya volume penyalahgunaan BBM subsidi sudah mencapai 257.455 liter.
Dari total volume BBM yang diduga diselewengkan, terdapat 231.455 liter yang terbukti memenuhi unsur pidana.
Pertamina kini mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyaluran distribusi BBM bersubsidi.
| Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR