GridOto.com- Sebuah keluhan disampaikan oleh pemilik kendaraan di laman Facebook.
Rudy Bastian, pemilik mobil Toyota Harrier 300G 2004 ini mengeluhkan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) yang naik tinggi setelah balik nama.
Sebelumnya, saat mobil tersebut masih nama orang lain dengan domisili Jakarta pajak kendaraannya sebesar Rp 3,8 juta per tahun.
Namun, setelah ia balik nama di Bekasi, Jawa Barat pajaknya naik sekitar 65 persen menjadi 6,3 juta.
Penghitungan PKB diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Kemendagri yakni DPP dikalikan tarif pajak.
Dalam Permendagri, No. 1 tahun 2021 pasal 4 ayat (2) disebutkan Penghitungan dasar pengenaan PKB (DPP) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok.
Pertama adalah NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
Kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
Dalam aturan tersebut, NJKB dibentuk dari harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
Baca Juga: Pajak Kendaraan Bermotor Mitsubishi New Xpander, Segini Biayanya
Sementara tarif pajak berbeda-beda tiap provinsi.
Untuk wilayah Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur No. 2 tahun 2020 disebutkan dalam pasal 12 tarif PKB adalah 1,75 persen.
Sementara untuk Jakarta berdasarkan Pergub No. 53 tahun 2020 adalah 2 persen.
Kalau melihat tarif PKB malah Jawa Barat lebih rendah dari Jakarta.
Kok bisa ya pajaknya lebih mahal?
Terkait hal ini, Thamrin dari Biro Jasa Mutiara di Jakarta mengungkapkan sangat mungkin terjadi.
"NJKB di Jawa Barat memang lebih tinggi dari Jakarta untuk mobil-mobil tertentu," ungkapnya.
Andri dari Pusat Data dan Informasi Bapenda Jakarta menambahkan untuk mobil baru kewenangan berada di Mendagri.
"Sementara mohil bekas kewenangannya di Gubernur," kata Andri.
Thamrin mengatakan terkait perbedaan NJKB ini, ia punya pergalaman balik nama klien sebuah sedan Mercedez-Benz.
"PKB di Bekasi, Jawa Barat ternyata lebih mahal Rp 12 juta dibanding di Jakarta," katanya.
Baca Juga: Pemilik Kendaraan Harus Tahu, Ternyata Ada Tanda di STNK Jika Kendaraan Kena Pajak Progresif
Menurut Thamrin untuk mobil-mobil tidak umum seperti Mercedez-Benz, Toyota Harrier pengenaan NJKB memang lebih mahal di Jabar.
"Bisa jadi pemerintah provinsi sana lagi genjot pemasukan dari pajak," katanya.
Namun untuk mobil-mobil yang umum seperti Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander menurut Thamrin relatif sama NJKB-nya.
Ia menambahkan, sejak otonomi daerah, Gubernur boleh menetapkan NJKB di wilayah kerjanya masing-masing.
"Karena ada pasal yang mengaturnya," jelas Thamrin.
Dan pada pasal 11 ayat 4 Pergub No. 2 tahun 2020 disebutkan Gubernur berhak untuk menentukan NJKB.
| Editor | : | Hendra |
KOMENTAR