Pengamat Transportasi Minta Aturan Uji Emisi Jangan Malah Bebankan Masyarakat

GridOto.com - Kendaraan bermotor yang tak lulus dan belum melakukan uji emisi per 13 November 2021 nanti, mulai kena sanksi disinsentif.

Misalnya seperti membayar tarif parkir lebih mahal hingga tilang.

Ini berdasar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pemerhati transportasi dan Mantan Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto coba menyoroti, terkait aspek sosiologis yang bisa ditimbulkan.

Pasalnya pada masa pandemi ini, masyarakat masih dihadapkan pada sulitnya masalah ekonomi.

Jangan sampai ada beban baru yang bisa akan memberatkan masyarakat.

"Perlu menentukan waktu yang tepat karena faktor psikologis masyarakat yang terkena dampak dari pamdemi belum selesai, sehingga jangan sampai ada kesan masyarakat merasa terbebani dan tertekan," kata Budiyanto kepada GridOto.com, Sabtu (6/11/2021).

Menurutnya, penegakan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran emisi gas buang merupakan alternatif terakhir untuk memberikan efek jera.

Baca Juga: Penegakan Aturan Emisi, Pengamat Minta Sanksi Denda Rp 50 juta

Baca Juga: Purging Mesin Diesel Bikin Lolos Uji Emisi? Ini Kata Bengkel Spesialis

Perlunya Sosialisasi 

Budiyanto menyarankan, dalam pelaksanaannya perlu waktu yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang mencukupi.

"Saya kira lebih penting memberikan edukasi terhadap masyarakat atas bahaya emisi gas buang terhadap kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Hal ini juga diharapkan paralel, dengan proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan bertahap.

"Proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan represif justice (tilang) atau non justice (teguran)," jelas Budiyanto.

Nah waktu sosialisasi yang cukup, bisa berkontribusi positif dalam implementasi program uji emisi gas buang.