GridOto.com - Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo melarang jajarannya memberi pengawalan untuk komuntas motor gede, mobil mewah, hingga pesepeda.
Keputusan tersebut diambil salah satunya akibat viralnya penilangan seorang pengemudi dalam rombongan mobil mewah merek Porsche yang ugal-ugalan saat dalam pengawalan petugas.
“Ini kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya melarang anggota saya mengawal moge, mengawal mobil-mobil mewah, dan mengawal pesepeda,” ucap Kombes Pol Sambodo.
Keputusan pelarangan pemberian pengawalan oleh Kombes Pol Sambodo pun menuai komentar dari berbagai komunitas otomotif.
A.S. Suminartomo, Ketua Umum komunitas Motoran Tugeder mengaku mendukung keputusan tersebut.
“Kalau komunitasnya solid dan bisa rapi secara mandiri ya buat apa? Jangan-jangan dikawal itu karena gak bisa mandiri” candanya kepada GridOto.com, Selasa (16/3/2021).
“Sebelum konvoi kan sudah dijelaskan susunan rombongannya, tujuannya ke mana, dan rutenya apa, jadi tidak perlu lah pakai pengawalan,” imbuh pria yang akrab disapa Tomsan itu.
Ia menganggap, pengawalan petugas berwenang untuk konvoi komunitas lebih banyak berasal dari rasa eksklusivitas, diskriminasi, dan gengsi.
Baca Juga: Petugas Dilarang Kawal Moge, Mobil Mewah dan Pesepeda
Pasalnya, pengawalan pihak berwenang sering digunakan agar konvoi yang bersangkutan mendapatkan prioritas di jalan.
”Sederhananya begini, Presiden maklum dikawal karena punya kepentingan dan harus cepat sampai tujuan,” jelas Tomsan.
“Konvoi komunitas kan keperluannya jarang sampai sepenting itu, memang mau ngapain sih sampai harus dikawal?” imbuhnya.
Sentimen serupa diungkapkan oleh Sidqi Muhammad Luthfi Kabid selaku Kabid Humas dan Umum Indonesian Escorting Ambulance (IEA) Nasional.
“Meskipun saya tidak menyalahkan mereka juga tapi konvoi komunitas itu kan rekreasi, buat apa dikawal?” ujarnya kepada GridOto.com, Selasa (16/3/2021).
Baca Juga: Polisi Larang Patwal Buat Komunitas Moge, HDCI Bilang Masih Perlu, Ini Alasannya
“Yang ada mengganggu pengguna jalan lain karena hak-nya diambil, kedua tujuan mereka adalah untuk jalan-jalan dan bukan darurat atau penting,” imbuh Sidqi.
Terlepas dari itu, Tomsan dan Sidiq juga menganggap bahwa pelarangan pemberian pengawalan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pihak berwenang untuk mengurangi korupsi di dalam jajarannya.
“Pengawalan begitu kan banyaknya karena oknum juga, misalnya di Gadog yang mengarah ke Puncak banyak Patwal yang pasang tarif (untuk pengawalan),” ujar Tomsan.
“Memang yang sering saya temui itu konvoi para komunitas ini dikawal karena adanya uang yang masuk ke kantong oknum petugas berwenang,” kata Sidqi.
“Meskipun saya yakin tidak semua petugas berwenang seperti itu, dan tidak semua komunitas menggunakan jasa Patwal tanpa tujuan yang pantas,” pungkasnya.
Editor | : | Hendra |
KOMENTAR