Sudah Jadi Peraturan Pemerintah, Implementasi Pajak Kendaraan Listrik di DKI Jakarta Sudah Sampai Mana?

GridOto.com - Seiring dengan terbitnya perpres tentang percepatan kendaraan listrik, skema pajak untuk kendaraan listrik juga sudah terbit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM adalah nama lengkapnya.

Dan terhitung 16 Oktober 2019, PP tersebut telah diundangkan dan berlaku dua tahun mendatang pada 2021.

Namun ketika ditanyakan implementasinya di tingkat daerah, khususnya DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti.

(Baca Juga: Suzuki Ogah Ikutan Meski Banyak Pabrikan Lain Siap Membawa Ragam Kendaraan Elektrifikasinya ke Indonesia, Ini Alasannya)

“Itu kan butuh pengkajian, dan saat ini masih dalam proses pengkajian oleh BPRD,” bukanya kepada GridOto.com di sela-sela acara Rally Wisata 2019 di Monas, Jakarta Pusat (22/12/2019).

Soal kapan BPRD akan selesai melakukan kajian, pria yang juga akrab disapa Om Pras itu tidak bisa memberikan komentar.

“Saat ini DPRD belum mendapat tembusan kajian, jadi saya belum bisa berkomentar,” pungkasnya.

Jika sudah diundangkan, nantinya peraturan ini akan mengatur barang kena pajak, dasar pengenaan pajak, harga jual, hingga PPnBM untuk kendaraan listrik secara keseluruhan.