Asyik, Kemenhub Ingin Kendaraan Listrik Gratis Parkir dan Bebas Ganjil Genap!

GridOto.com - Beragam cara siap dilakukan pemerintah guna mendorong percepatan kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan insentif baik secara fiskal maupun non fiskal.

Budi Setiyadi, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Kemenhub) mengungkapkan, hal ini sesuai dengan semangat pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019.

Tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. 

Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana mengeluarkan surat edaran kepada setiap Pemerintah Daerah (Pemda) agar insentif yang diberikan berpihak kepada masyarakat.

(Baca Juga: Gaikindo Sebut Kendaraan Listrik bukan Satu-satunya Jawaban dan Masih Banyak Kendala)

Salah satunya adalah dengan memberikan keringanan, atau bahkan meniadakan ongkos parkir bagi pengguna kendaraan listrik.

"Ini nanti akan kami dorong nanti ke pemerintah daerah, khusus kepada pengguna ini akan kami dorong nanti kemudian tarif parkir yang sedemikian murah atau kalau perlu tidak diberikan tarif sama sekali," ujar Budi dalam acara diskusi bertajuk 'Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Polusi Udara dan Pengurangan Penggunaan BBM' yang dihelat Kompas, Jakarta.

"Jadi memang insentif yang diberikan pemerintah akan berpihak kepada masyarakat. Nanti kami akan buatkan semacam edaran kepada gubernur dan dinas perhubungan, untuk tidak dikenakan tarif parkir khusus kepada kendaraan bermotor listrik," imbuhnya, Jumat (23/8/2019).

Muhammad Ermiel Zulfikar/GridOto.com

Presentasi dari Budi Setiyadi dalam acara diskusi bertajuk 'Kendaraan Listrik Sebagai Solusi Polusi Udara dan Pengurangan Penggunaan BBM' yang dihelat Kompas, Jakarta.

Budi menambahkan, selain pembebesan tarif parkir, Kemenhub juga meminta kepada Pemda khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar kendaraan listrik tidak terikat dalam aturan ganjil-genap.

(Baca Juga: Curi Start Mobil Listrik. Siapa Bakal Diminati?)

"Non fiskal berikutnya adalah pengecualian dari pembatasan penggunaan jalan tertentu (ganjil-genap). Jadi kalau di Jakarta sekarang lagi ramai ganjil-genap, khusus kendaraan bermotor listrik nanti boleh melewati jalan itu," kata Budi lagi.

"Artinya bahwa ada dorongan dari pemerintah bagaimana masyarakat akan beralih dari kendaraan-kendaraan yang sekarang (bermesin konvensional) dengan menggunakan BBM kemudian beralih kepada kendaraan bermotor listrik," tutupnya.