'Terbunuh' Kendaraan Pribadi, Pemerintah Bali Akan Menggaji Sopir Angkot

GridOto.com - Angkutan Kota atau Angkot saat ini memang nasibnya tak seperti 10 tahun kebelakang dimana ia menjadi salah satu pilihan utama masyarakat, angkot saat ini tersaingi dengan adanya transportasi online.

Di Bali juga nasib angkot semakin tak menentu, hal ini ditunjukkan oleh makin berkurangnya jumlah armada angkot yang beroperasi di Denpasar dari tahun ke tahun.

Dilansir GridOto dari Tribunbali.com, berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) kota Denpasar, sejak 2016 jumlah armada angkot mengalami penurunan hingga 50 persen.

Menurut data terakhir di tahun 2016 masih ada 500 armada angkot yang beroperasi, namun pada 2017-2018 hanya tersisa 283 armada padahal tahun 2002 jumlah angkot mencapai 1.047 unit.

(Baca Juga : Detail dan Harga Suzuki New Carry Angkot, Udah Banyak Yang Pesan Sob!)

Sekretaris Dishub Kota Denpasar, Ketut Sriawan mengatakan, penurunan jumlah armada merupakan efek berantai yang bersumber dari banyak hal.

Mulai dari meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, pelayanan angkot yang tak maksimal hinga menjamurnya layanan kendaraan berbasis online.

"Hal ini kemudian mempengaruhi tingkat penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat. Apalagi sejak pasca Bom Bali tahun 2002 itu," ujar Sriawan di Denpasar, Selasa (14/5/2019).

Semakin banyaknya kendaraan pribadi di Denpasar menjadi faktor 'pembunuh' utama merosotnya jumlah angkutan kota.

(Baca Juga : Hanya Pasang 2 Baliho, Sopir Angkot Ini Bisa Jadi Anggota DPRD Sibolga)

Sriawan menambahkan, hal ini diperparah dengan mudah dan murahnya proses memiliki kendaraan pribadi yang berdampak makin rendahnya minat masyarakat terhadap angkot.

Hal inilah yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pelayanan demi kenyamanan penumpang saat menggunakan angkutan umum.

Pihaknya dalam waktu dekat akan mereformasi layanan angkutan umum konvensional menjadi sistem buy the service.

Dalam sistem buy the service, perjalanan angkot yang melayani trayek-trayek dibeli oleh pemerintah untuk kemudian pemerintah menjualnya kepada masyarakat dengan tarif yang ditetapkan harapannya sistem ini menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan.

(Baca Juga : Antisipasi Human Error, Polres Bojonegoro Cek Kesehatan Sopir Beserta Kenek Angkutan Umum)

Nantinya ada standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh para pengemudi, sehingga mereka hanya berkonsentrasi pada pelayanan tanpa harus terbebani biaya setoran seperti selama ini.

"Jadi nanti sopirnya digaji, disubsidi oleh pemerintah termasuk biaya Operasional Kendaraan (BOK) semuanya juga dipenuhi," urai Sriawan.

Dengan demikian, diharapkan penumpang bisa merasakan pelayanan angkutan umum yang efektif dan murah bahkan bisa gratis.

"Jika minat masyarakat makin meningkat, diharapkan ketersediaan angkot bisa terus bertahan."

(Baca Juga : ITW Sebut Alasan Ojek Online Tidak Termasuk Angkutan Umum)

Sriawan menjelaskan, keberadaan transportasi umum seperti angkot berpengaruh terhadap sustainable transportation (sistem transportasi yang berkelanjutan) dimana ada tiga aspek sebagai penunjangnya.

Pertama adalah aspek kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di kendaraan umum Kedua aspek ekonomi dimana angkot mampu berperan dalam menggerakkan perekonomian rakyat terutama dalam bidang distribusi barang dan jasa.

Ketiga, tingkat penggunaan kendaraan umum dapat mengurangi dampak polusi terhadap lingkungan sekaligus menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas perkotaan.

Ia melanjutkan, penerapan sistem buy the service ini seluruhnya akan dibiayai oleh APBN maupun APBD tapi detail perencanaan untuk menunjang sistem ini sedang digodok pemerintah pusat.

(Baca Juga : Mau Suzuki New Carry Jadi Ambulans, Angkot, atau Moko, Kemana Membelinya?)

"Setidaknya melalui sistem ini diharapkan ada peningkatan pelayanan minimal dari kendaraan umum, yakni menjadi lebih baik," harapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki konektivitas trayek yang terintegrasi antar provinsi, kota maupun kabupaten sehingga kendaraan umum bisa menjangkau semua wilayah.

Sembari menunggu hasil kajian usulan itu, berbagai upaya dilakukan seperti pembinaan dan pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) atau Abdi Yasa Kota Denpasar 2019.

Wakil Walikota Denpasar Jaya Negara mengatakan, pemilihan AKUT ini sebagai bentuk pembinaan dalam membangun sikap, perilaku, dan budaya keselamatan berlalulintas.

(Baca Juga : Gokil! Pertama di Indonesia, Bekasi Punya Angkot Berbasis Online)

Menurut Jaya, angkutan umum sangat penting peranannya terutama dalam meminimalisir tingkat kemacetan dan kecelakaan di suatu perkotaan yang mengakibatkan kerugian yang tinggi.

Kegiatan pemilihan AKUT diharapkan dapat mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dengan mempersiapkan awak kendaraan angkutan umum yang profesional dan berkualitas sehingga mampu mendongkrak tingkat pelayanan jasa angkut umum.

Jaya akan berupaya agar warga bisa menikmati pergerakan angkutan umum di Kota Denpasar, salah satu caranya yaitu menyiapkan SDM dari sopir angkot itu sendiri, sehingga minat masyarakat menaiki angkutan semakin meningkat.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Angkot di Denpasar Terbunuh oleh Kendaraan Pribadi, Sopir Angkutan Umum Akan Digaji Pemerintah, http://bali.tribunnews.com/2019/05/15/angkot-di-denpasar-terbunuh-oleh-kendaraan-pribadi-sopir-angkutan-umum-akan-digaji-pemerintah?page=all.