GridOto.com - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur kini ogah beli mobil untuk kendaraan dinas pejabatnya.
Setidaknya ada 11 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini dipaksa memakai mobil dinas sewaan.
Penilaian Pemkab Ponorogo, hal itu lebih efisien dari sisi anggaran ketimbang beli baru.
"Lebih efisien sih kalau sewa dibanding pengadaan baru," ungkap Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo, Sumarno, (20/11/24) menukil TribunJatim.com.
Dia menjelaskan per November, ada 11 kepala dinas yang mulai menyewa mobil untuk mobilitas selama kedinasannya.
Itu lantaran mobil dinas mereka sebelumnya sudah berusia lebih dari 9 tahun.
Daftar 11 OPD itu sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), 2. BPPKAD,
3. Inspektorat,
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas).
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora),
7. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
8. Sekretaris DPRD (Sekwan),
9. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),
10. Dinas Perhubungan (Dishub) dan
11. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan).
Baca Juga: Legowo, Pimpinan DPRD Ponorogo Tak Mendapat Mobil Dinas Karena Alasan Ini