GridOto.com - Viral baru-baru ini oknum polisi atau petugas Samsat melakukan pungli ke pengguna kendaraan.
Dugaan pungli itu terjadi pada Selasa (3/9/2024).
Mulanya, Tian mendatangi Samsat Kota Bekasi untuk melakukan balik nama dan membayar pajak kendaraannya.
Saat akan mengurus Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), seorang petugas meminta Tian membayar Rp 550.000.
Ini bertujuan supaya pengurusan BPKB bisa kilat alias cepat selesai.
Padahal, untuk mengurus balik nama BPKB, ia harusnya cuma membayar Rp 225.000.
"Ini kalau mau cepat, saya bantu tapi Rp 550.000. Kalau mau normal, tiga hari," ujar Tian menirukan ucapan petugas tersebut, Senin (9/9/2024).
"Gua bilang, 'Pak enggak usah dibantu, saya biasa sendiri kok'," lanjutnya.
Namun, petugas itu kembali membujuk Tian supaya bersedia membayar lebih banyak.
Tian pun terus menolak dengan halus.
Akan tetapi, kata Tian, respons petugas itu kurang baik setelah ia tolak berkali-kali.
Tian pun seketika berteriak "pungli".
Harapannya, polisi lain datang untuk membantu.
Namun nyatanya karena teriakan itu, justru Tian yang diinterogasi ke ruang pengaduan.
Ketika melaporkan pungli yang dialami, petugas kepolisian yang menginterogasinya hanya berusaha menenangkan Tian.
Dikutip dari Kompas.com, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya menjelaskan alasan sanksi hukuman penempatan khusus (patsus) terhadap Aipda P yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat.
Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan menyatakan, dugaan pungli yang dilakukan Aipda P masuk kategori pelanggaran berat.
"Pelanggaran tersebut memang pelanggaran pelayanan, dan itu juga termasuk pelanggaran berat," tegas Bambang dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Ketika ditanya apakah Aipda P akan dipecat imbas tindakan tersebut, Bambang mengatakan bahwa hal itu diputus dalam persidangan kode etik.
"Nanti akan diputuskan dalam persidangan ya," ujar dia.
Usai kejadian ini, Propam Polda Metro Jaya langsung menerjunkan personel Provos pada fungsi-fungsi pelayanan semua bidang di bawah Polda Metro Jaya.
Pengerahan personel tersebut bertujuan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.
"Untuk melakukan pencegahan pelanggaran anggota di kemudian hari, dan pada bidang-bidang lainnya," kata Bambang.
Baca Juga: Ada Pungli Setengah Juta di Samsat Kota Bekasi, Polisi Pangkat Aipda Dipatsuskan