GridOto.com - Dua negara tetangga yaitu Malaysia dan Thailand sudah mewajibkan penggunaan rem ABS untuk motor.
Thailand mewajibkan rem ABS untuk motor di atas 125 cc pada awal tahun ini, sementara Malaysia bakal menerapkan hal yang sama untuk motor 150 cc ke atas mulai tahun depan.
Pada diskusi Safer Riding with Advance Braking Technology gagasan Otomotif Group, diketahui kalau Indonesia sebenarnya sudah siap untuk melakukan hal yang sama.
"Pabrikan di Indonesia sebenarnya sudah siap," ucap Kemal Rasyad, S.T., M.P.P. selaku Pembina Industri/Wakil Ketua Tim Kerja Industri Alat Transportasi Darat Non KBLBB Kementerian Perindustrian dalam diskusi tersebut, Kamis (7/3/2024).
"90 persen pasar motor indonesia adalah berjenis matic. Berdasarkan hasil observasi produksi domestik, terdapat 4 dari 5 model matic diatas 125 cc sudah menggunakan atau menawarkan rem ABS secara opsional," tambahnya.
Kemal mengatakan, penambahan fitur rem ABS di motor sebenarnya cukup simpel secara perangkat.
Pasalnya, sistem rem cakram pada motor dengan rem ABS dan non-ABS sama saja.
"Tinggal ditambahkan modul ABS, tapi itu pasti menambah harga yang dari pengamatan kami bisa mencapai 3-5 juta saat ini. Apakah masyarakat masih mau membeli dengan penambahan harga tersebut? Karena penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan output industri nasional juga menjadi fokus pemerintah" kata Kemal.
Jika nantinya pemerintah mau mewajibkan rem ABS untuk motor, pihaknya akan mengajak para produsen perangkat ABS untuk memproduksinya di Indonesia.
Baca Juga: Motor ABS Signifikan Kurangi Tingkat Kecelakaan, Ini Kata Pakar UI
Karena jika tak diwajibkan, skema impor tidak akan cukup ekonomis untuk mengimbangi volume produksi motor di Indonesia yang nyaris mencapai 7 juta unit per tahun.
"Untuk matic-nya saja, ada sekitar 6,5 juta motor butuh ABS, kalau harus impor bisa dibayangkan beban dari bea impor hingga resiko keterlambatan supplai," jelas Kemal.
"Seandainya diwajibkan, kami harus mengajak para produsen ABS ini untuk memproduksi di Indonesia sehingga bisa membuka investasi dan lapangan kerja juga," tambahnya.
"Tapi kalau nantinya diwajibkan, secara industri kami siap mendukung," tutup Kemal.