GridOto.com - Event MotoGP India 2023 alias MotoGP Bharat yang digelar bulan September mendatang, masih menyisakan sejumlah polemik.
Salah satunya adalah urusan birokrasi rumit, yang membuat semua entitas MotoGP kesulitan melakukan persiapan untuk MotoGP India 2023.
Salah satu keluhan datang dari bos KTM Motorsport, Pit Beirer, yang mengeluarkan usaha jauh lebih besar untuk mengurus birokrasi MotoGP India 2023.
Beirer mengaku baru kali ini KTM menemui birokrasi supersulit dalam mengikuti sebuah balapan MotoGP.
Semua barang-barang keperluan Grand Prix, beserta hal-hal mendetail harus benar-benar dilaporkan dengan benar, jika tidak ingin mendapat masalah dengan pemerintah setempat.
"Pekerjaan birokrasi untuk balapan ini luar biasa. Kami punya banyak orang profesional di dalam bisnis ini dan mempekerjakan seluruh departemen finansial untuk GP ini, jadi kami tak akan membuat kesalahan," ujar Beirer, dilansir GridOto.com dari Paddock-GP.
"Kami harus memisah sejumlah kontrak dan mencabut sampai seperduapuluh dari kontrak. Birokrasinya luar biasa," jelasnya.
Pria asal Austria ini semakin bingung, lantaran ada permintaan untuk membuka detail kontrak pembalap dan pabrikan kepada pihak yang berwenang.
Hal itu jelas ditolak dengan tegas oleh Beirer, sehingga ia sedang mencari solusi lain mengenai permasalahan tersebut.
Baca Juga: MotoGP Berencana Sunat Mesin Jadi 850 Cc, Inilah Pabrikan yang Paling Menolak
"Kami tidak bisa, tidak mau, dan secara legal tidak akan bisa melakukannya," tegas mantan crosser ini.
"Sudah ditulis di setiap kontrak, bahwa pihak ketiga tidak bisa meminta untuk melihat isi kontrak. Jadi hal ini tidak akan terjadi," tegas Beirer.
Dorna Sports pun juga dibuat pusing karena sejumlah permintaan aneh dari pihak berwenang di sana.
"Balapannya akan digelar tahun ini. Tapi benar ada beberapa masalah tambahan soal seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk diberikan kepada India untuk mewakili kami," kata salah satu official Dorna yang tak disebutkan namanya.
"Kami akan menemui permintaan ini. Tapi kami seharusnya diberitahu soal ini dengan tepat waktu, bukan akhir Juli 2023 kemarin," jelasnya.