GridOto.com - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki 433 kamera statis dan ratusan kamera lain untuk penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE).
"Sampai hari ini jumlah kamera ETLE adalah 433 untuk yang statis, lima untuk weight in motion atau untuk penimbangan yang bersifat mobile, kemudian 806 mobile handheld, dan 65 mobile on-board,” jelas Firman dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023)
Ia menambahkan, Polri masih memerlukan lebih banyak kamera ETLE.
Bahkan diantaranya yakni 3.465 kamera statis dan 1.472 kamera weight in motion.
“Sedangkan yang dibutuhkan kami memiliki data masih cukup jauh," ujarnya.
Selain itu, lanjut Firman, Korlantas Polri juga masih memerlukan 39.691 kamera mobile handheld, 1.261 kamera mobile on-board, serta 737 kamera jenis portabel untuk ETLE.
Firman menambahkan, pihaknya juga terus meningkatkan kemampuan ETLE yang difungsikan sebagai sistem penegakan hukum dalam berlalu lintas berbasis teknologi informasi itu, misalnya agar dapat mengenali pelat nomor kendaraan.
“Sampai kepada jumlah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berada di jalan raya,” ucapnya.
Lebih lanjut Firman mengatakan, pemenuhan ETLE yang menjadi program kapolri berada di tengah-tengah anggaran berjalan.
Baca Juga: Mulai Sekarang Tak Semua Polantas Boleh Menilang, Hanya yang Punya Sertifikat Saja
Dia menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan tur dengan pimpinan daerah di berbagai wilayah.
“Kami mengadakan tur kepada bapak-bapak dan ibu para pimpinan daerah di wilayah, dengan mengingatkan potensi peningkatan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing, karena ternyata potensinya ini sampai triliunan,” jelasnya.
Dia pun mengharapkan adanya dukungan anggaran, seperti hibah, diturunkan ke Korlantas maupun ke polda untuk tambahan penyediaan kamera ETLE.
“Mendorong kepada dirlantas dan kasatlantas untuk juga merapat ke DPRD I maupun II masing-masing. Dengan harapan apabila anggaran yang diturunkan ke Korlantas maupun ke polda-polda tidak mencukupi, kita harapkan adanya hibah dan lain sebagainya untuk menambah kekurangan anggaran ataupun sifatnya penambahan barang-barang,” tutupnya.