GridOto.com - Gubernur Bali, I Wayan Koster, melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, meluncurkan program pemutihan kendaraan, Senin (12/6/2023).
Dalam program tersebut, terdapat dua keringanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, salah satunya pembebasan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
Keringanan yang kedua adalah pembebasan atau penggratisan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) II.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, masih ada ratusan ribu kendaraan di Bali yang belum melunasi kewajiban pajaknya.
"Ratusan ribu kendaraan di Bali masih menunggak pajak, dengan mayoritas 87 persen merupakan roda dua," ungkap Made dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).
Ia menambahkan, kebijakan pemutihan paak kendaraan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No. 24 Tahun 2023, tentang relaksasi Pajak yang berlaku dari 12 Juni hingga 31 Agustus 2023.
"Khusus untuk BBNKB II, kendaraan yang terdaftar di Bali namun belum memiliki nama sendiri akan mendapatkan pembebasan pajak pokok secara keseluruhan," bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Bali, I Made Santha, juga membahas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber selain pajak kendaraan bermotor (PKB).
"Sebanyak 79 persen dari APBD Bali berasal dari pajak tersebut, dengan tarif PKB saat ini berkisar hingga 2 persen," ungkapnya.
Baca Juga: Tinggal Sebulan Lagi, Warga Jawa Timur Segera Manfaatkan Bebas Denda PKB, BBN II dan Pajak Progresif
Namun, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja (AUPB) yang akan datang, tarif maksimal PKB akan ditetapkan sebesar 1,2 persen.
"Penurunan tarif tersebut akan menyebabkan penurunan pendapatan. Setelah melakukan perhitungan, jika kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2025, diperkirakan PAD Bali akan mengalami penurunan sebesar 600 miliar," bebernya.
Maka dari itu, pemerintah provinsi sedang mencari potensi lain untuk meningkatkan PAD Bali, mengingat perintah dari UU sudah jelas apa yang boleh di lakukan di daerah.