GridOto.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar) merasa kebijakan pemerintah terkait pembelian Pertalite tak rasional.
Pemerintah saat ini tengah menguji coba pembelian BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite wajib melalui aplikasi MyPertamina.
Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda mengatakan, kebijakan tersebut tak cocok diaplikasikan untuk kendaraan umum.
"Karena apa? Karena angkutan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak masyarakat menengah ke bawah," ujar Dida dikutip dari Tribunjabar.id, Sabtu (2/7/2022).
Menurutnya, alangkah lebih bijak jika aturan tersebut diberlakukan untuk kendaraan pribadi saja.
Pasalnya, mayoritas pengguna Pertalite adalah kendaraan pribadi.
"Kalau itu diberlakukan untuk angkutan pribadi, saya setuju. Karena yang menggunakan Pertalite itu kebanyakan 80 persen adalah angkutan pribadi," katanya.
Terlebih lagi, ia merasa informasi terkait pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina juga belum merata.
Jadi mengubah sistem pembelian BBM bersubsidi seperti ini masih perlu dikaji ulang.
Baca Juga: Cara Pendaftaran MyPertamina buat Pemilik Mobil, Siapkan Ini Dulu
Seperti de javu, Dida curiga jika aturan ini akan sama dengan masa peralihan dari Premium ke Pertalite.
"Arahnya ke mana pemerintah itu? Apakah ini Pertalite mau diganti dengan RON 92 atau Pertamax? Sama halnya dulu Premium yang diganti Pertalite," katanya.
Dalam penerapan kebijakan seperti ini, pemerintah selalu menggunakan modus yang sama.
Pasti terkait beban subsidi semakin tinggi dan terlalu berat.
Pihaknya pun merasa tertipu dengan kebijakan-kebijakan semacam ini.
"Katanya Pertalte terjamin, tetapi pada kenyataannya kita dibohongi lagi, kan begitu," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul "Organda Jabar Anggap Kebijakan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Tidak Rasional, Ini Alasannya"